JAKARTA - Pertemuan para Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) ke-3 di bawah Presidensi India telah usai diselenggarakan pada 17-18 Juli. Delegasi Indonesia sendiri dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah berbagai isu yang menjadi perhatian dan perlu mendapatkan perhatian bersama, seperti ekonomi dan kesehatan global, keuangan berkelanjutan dan infrastruktur. Kemudian, arsitektur keuangan internasional, perpajakan internasional, sektor keuangan dan inklusi keuangan.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan, khusus isu kesehatan global yang telah menjadi agenda prioritas sejak Presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Dia mendorong negara-negara G20 untuk terus menjaga kolaborasi antara menteri Keuangan dan menteri kesehatan untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan pandemi.
“Kami menyambut penyelesaian call for proposals oleh Pandemic Fund (Dana Pandemi) dan menantikan putaran pertama pendanaan yang akan masuk secara bertahap dalam beberapa bulan. Akan tetapi, mobilisasi Dana Pandemi saat ini baru mencapai 1,7 milia dolar AS, masih jauh dibanding kebutuhan dana sebesar 10,5 miliar dolar AS,” ujarnya dalam keterangan pers Rabu, 19 Juli.
Menkeu menjelaskan, saat ini World Health Organization sedang mengembangkan kerangka volatilitas dan risiko ekonomi dan kesehatan (Framework of Economic Vulnerabilities and Risks/FEVR) berkonsultasi dengan Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, dan Dana Moneter Internasional.
Dalam agenda keuangan berkelanjutan dan infrastruktur, Menkeu menyampaikan ada berbagai faktor penting dalam mencapai tujuan bersama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda iklim bersama.
Faktor–faktor tersebut yaitu keuangan transisi, skema pembiayaan campuran (blended finance), kebijakan yang menyeluruh baik dari fiskal, sektor riil, makro serta mikroprudensial, dan klasifikasi aktivitas transisi hijau.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi global dan upaya internasional, termasuk pendanaan internasional dan dukungan teknis, penting untuk membantu menurunkan biaya yang dibutuhkan oleh tiap negara untuk tetap berada di jalur dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan bersama,” tuturnya.
BACA JUGA:
Terkait infrastruktur, Indonesia mendukung prinsip-prinsip G20 dalam pembiayaan kota masa depan sebagai sebagai acuan sukarela dan tidak mengikat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan untuk mencapai kota inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
“Pada agenda arsitektur keuangan internasional, Indonesia mendorong implementasi dari roadmap Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework) dari Bank Pembangunan Multilateral dan mendorong mereka untuk memiliki target konkrit untuk meningkatkan kapasitas pinjamannya,” kata dia.
Menkeu menambahkan, Indonesia ingin G20 memanfaatkan peluang untuk memperkuat Bank Pembangunan Multilateral dan investasi swasta untuk pembiayaan Barang Publik Global (Global Public Goods/GPG).
Isu selanjutnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu perpajakan internasional. Disebutkan bahwa tujuan dari Solusi Dua Pilar, yaitu untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan kepastian. Secara khusus, Pilar Satu akan memberikan alokasi keuntungan yang lebih adil untuk meningkatkan kesetaraan.
Sedangkan Pilar Dua ditujukan untuk mengatasi permasalahan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang masih tersisa. Penyediaan peningkatan kapasitas sangat penting bagi anggota Kerangka Kerja Inklusif.
“Peningkatan kapasitas pada Pilar Dua harus diprioritaskan karena Pilar Dua akan segera diimplementasikan,” tegas dia.
Dalam kunjungan ini, Menteri Keuangan membangun komunikasi dengan berbagai pihak strategis, seperti Menkeu AS Janet Yellen, Menkeu India Nirmala Sitharaman, Menkeu Australia Jim Chalmers, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgiva, dan Presiden Bank Dunia Ajay Banga.
“Pertemuan bilateral dengan berbagai negara utamanya membahas kondisi makroekonomi dan fiskal, meminta dukungan untuk keanggotaan Indonesia di FATF, serta penguatan kerja sama dengan Indonesia antara lain terkait transisi energi, investasi perdagangan dan industri, serta jasa keuangan,” jelasnya.
Bendahara negara menerangkan,pertemuan dengan Menkeu India membahas realisasi dialog ekonomi dan keuangan khususnya untuk memperkuat perdagangan dan investasi serta update rencana penerapan Local Currency Transaction antara kedua negara.
Lalu, pertemuan dengan Sekjen OECD membahas rencana keanggotaan Indonesia ke depan. Pada pertemuan dengan Presiden Bank Dunia secara spesifik Menkeu meminta Bank Dunia mendukung pembiayaan Pilot Project ETM Indonesia sebagai contoh implementasi pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral untuk transisi energi dan global public goods.
“Para mitra bilateral tersebut juga menyampaikan apresiasi hasil capaian Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, mengharapkan dukungan Indonesia atas beberapa rencana tindak lanjut hasil capaian dimaksud, serta ikut terus mengawal proses G20 ke depan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
Terkait
