JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini diketahui menggelar Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak guna membahas situasi terkini perekonomian. Menurut dia, inisiatif tersebut dianggap penting dalam memperkuat kinerja instansi.
“Bertemu dengan para pimpinan jajaran Ditjen Pajak RI untuk membahas strategi perpajakan di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 12 Juli.
Menurut Menkeu, dinamika yang terjadi menuntut punggawa Nagara Dana Rakca (sebutan bagi pegawai Kementerian Keuangan) untuk tetap relevan dengan perkembangan terbaru. Hal ini dimaksudkan agar jajarannya tetap waspada meski target penerimaan berhasil dicapai dalam dua edisi APBN terakhir.
“Alhamdulillah, dua tahun terakhir penerimaan pajak kita berhasil melampaui target. Tax ratio kita berhasil tumbuh signifikan dari 9,21 persen pada tahun 2021 menjadi 10,39 persen pada tahun 2022. Tahun 2023, kita tetap optimistis penerimaan pajak akan kembali tercapai dan mencetak hattrick,” tuturnya.
Bendahara negara mengakui dengan kondisi global saat ini, pekerjaan rumah bakal semakin banyak serta tidak mudah.
BACA JUGA:
“Untuk itu, saya meminta agar seluruh jajaran, terutama pimpinan DJP untuk selalu serius dan berkompeten dalam bekerja,” tegasnya.
Menkeu berharap pajak harus mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia meyakini cita-cita ini bisa tercapai jika memiliki keinginan untuk terus berubah memperbaiki diri dan melakukan reformasi.
“Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan seluruh jajaran Ditjen Pajak, khususnya selama 4 tahun terakhir di mana anda semua bekerja dalam situasi penuh tekanan sejak pandemi,” katanya.
“Selamat bekerja. Jaga hati, pikiran, dan integritas anda semua. Saling mengingatkan dan menguatkan untuk kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan menjaga kita dalam menjalankan tugas negara yang luar biasa penting ini. Dari Rapat Pimpinan Nasional II Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta, 12 Juli 2023,” tutup Menkeu Sri Mulyani.