Lewat FGD, Kemenkop UKM Ingin Jaring Aspirasi Publik untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggelar Focus Group Discussion (FGD), pada Senin, 22 Mei 2023. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk menghimpun pandangan serta menjaring aspirasi publik terkait isu terkini mengenai pengembangan koperasi dan UMKM (KUMKM).

"Hal ini untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), rancangan teknokratik, dan background study untuk penulisan rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 bidang Koperasi dan UMKM," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Selasa, 23 Mei.

Arif mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pihaknya menargetkan secara umum meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi

"(Ada) beberapa indikator yang harus dicapai hingga 2024, di antaranya kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen. Itu dicapai melalui program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM, pengembangan model bisnis koperasi pangan, dan digitalisasi koperasi," ucapnya.

Kemudian, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen yang dicapai melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama atau Factory Sharing, 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM, hingga fasilitasi PLUT-KUMKM sebagai sarana konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada UMKM.

Berikutnya adalah rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen. "Itu dicapai melalui pengembangan ekosistem bisnis bagi wirausaha, peningkatan kapasitas jiwa wirausaha melalui inkubasi usaha, pelatihan dan fasilitasi konsultasi bisnis, fasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui Enterpreneur Finance Festival (EFF) dan Business Matching, hingga fasilitasi PLUT-KUMKM sebagai sarana konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif," ujar Arif.

Terkait jumlah koperasi modern yang dikembangkan sebanyak 500 unit secara kumulatif, dapat dicapai melalui program/kegiatan pengembangan koperasi berbasis komoditas, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi modern, hingga digitalisasi koperasi.

"Begitu juga dengan proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal sebesar 30,8 persen yang dicapai melalui program penguatan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan investasi bagi UMKM dalam mengakses kredit, pembiayaan UMKM melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan KUR Klaster," tutur Arif.

Dia menambahkan, selain kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk mencapai target RPJMN, KemenkopUKM juga melaksanakan kegiatan prioritas yang akan berlanjut hingga 2024, yakni pendataan lengkap koperasi dan UMKM dengan target kumulatif hingga 2024 sebanyak 65,4 juta data KUMKM.

Selanjutnya, ada Rumah Produksi Bersama dengan target pada 2024 sebanyak lima lokasi, pengembangan layanan Rumah Kemasan dengan target 2024 sebanyak 10 unit, redesain PLUT-KUMKM/New PLUT sebanyak 63 PLUT-KUMKM (jumlah PLUT eksisting), revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak lima unit, koperasi modern dengan target sebanyak 500 koperasi sampai 2024, hingga pengentasan Kemiskinan Ekstrem dengan sasaran lokasi 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.

"Ada juga pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan target 2024 Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen dan target penumbuhan wirausaha sebesar 4 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Arif, dalam pengembangan koperasi dan UMKM tersebut, KemenkopUKM telah bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga tingkat pusat lainnya.

"Melalui FGD ini, saya berharap dapat menjaring masukan dari asosiasi yang menaungi koperasi dan UMKM untuk dapat diadaptasi ke dalam kebijakan yang kami susun. Harapannya, diskusi hari ini dapat memberikan gambaran keadaan koperasi dan UMKM secara faktual, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat sasaran," pungkasnya.