Cek Angkutan Lebaran, Menhub Budi Minta Kapolda Berhentikan Bus yang Belum Ramp Check

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta kepada Kapolda dan Kapolres untuk melakukan penegakkan hukum di lapangan jika ditemukan kendaraan yang tidak laik dan melanggar syarat yang ditentukan jelang arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023.

Hal ini disampaikan Menhub Budi saat meninjau Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada Minggu 9 April.

Pengecekan yang dilakukan di Terminal Kampung Rambutan yaitu pengecekan surat-surat untuk uji kelayakan kendaraan, KIR, masa berlaku nomor kendaraan, kondisi rem dan kondisi mesin bus, serta pengecekan emisi gas buang.

“Saya sudah minta kepada Kapolda dan Kapolres untuk melakukan penegakkan hukum. Jadi, kalau ada bus-bus yang kedapatan belum di ramp check, akan diberhentikan di tempat itu juga, ganti busnya. Ini sudah kita lakukan dari tahun ke tahun,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 10 April.

Budi mengatakan langkah ini penting dilakukan mengingat jumlah pemudik menggunakan bus di tahun ini diprediksikan akan meningkat.

Berdasarkan data penjualan tiket saat ini, sambung Budi, keberangkatan menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai ada kenaikan 30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selain bus umum, kata Budi, bus pariwisata juga perlu menjadi perhatian. Pasalnya, menurut data kepolisian, kecelakaan darat terbanyak terjadi berasal dari bus pariwisata karena masih banyak yang tidak terawat dengan baik.

“Kolaborasi dan koordinasi dengan Kepolisian dan Pemerintah DKI Jakarta sudah sangat baik. Saya pikir memang kerja sama antara semua lini pemerintahan dan masyarakat harus dilakukan untuk menyukseskan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berharap uji petik ini dapat menggambarkan seluruh kendaraan yang akan berangkat dari beberapa pangkalan di DKI Jakarta.

“Kami harapkan, semuanya dapat memenuhi syarat seperti yang sudah kami temukan saat ini,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.