Bagikan:

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkap, dibutuhkan 256 ribu hektare (HA) untuk pembangunan IKN.

Hal tersebut diungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 3 April.

"Dari 256 ribu hektare itu, seperti kami ketahui bersama, 65 persen atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi, banyak bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutan kembali," kata Bambang.

Bambang menyebut, untuk pembangunan inti hanya menggunakan 25 persen dari 256 hektare lahan tadi. Dia pun berharap, dengan pembangunan IKN, nantinya tidak ada lagi istilah Jawa Sentris.

"Dan yang kami bangun hanya 25 persen dari seluruh area 256 ribu hektare dan di dalam 256 hektare itu ada sembilan yang kami sebut generator ekonomi IKN ke depan. Dari Jawa Sentris, diharapkan 2045 jadi Indonesia Sentris. IKN jadi salah satu untuk wujudkan itu," ujarnya.

Bambang mengatakan, ada dua cara untuk mendapatkan lahan yang dibutuhkan, yakni dengan pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.

Untuk saat ini, lanjutnya, ada sekitar 36.150,03 hektare hutan yang akan dibebaskan dan prosesnya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Terkait hal tersebut, lanjut Bambang, KLHK sudah melakukan verifikasi dan validasi. Setelah rampung, KLHK akan tandatangani berita acara serah terima kepada IKN.

"Walaupun ini kawasan hutan, ditemukan beberapa kegiatan di dalam hutan yang tentunya harus diselesaikan dulu oleh KLHK, sehingga clean and clear statusnya. Ini sedang berproses," pungkasnya.