JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sejumlah objek vital nasional yang dikelola perusahaan pelat merah belum memiliki kawasan penyangga atau buffer zone yang ideal.
Karena itu, kata Erick, untuk proses awal yang akan dilakukan adalah memastikan perlindungan kapada warga di sekitar objek vital nasional. Saat ini, ada 651 objek vital yang dikelola BUMN.
“Di Pupuk Sriwidjaja Palembang, saya kunjungi dua tahun lalu pas COVID-19, terlalu dekat dengan proyek (jarak dengan proyek), tinggal 400 meter. Di Petrokimia Gresik itu lebih dekat lagi 250-310 meter, itu pun sudah mulai dibawah batas yang baik,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin, 20 Maret.
Mengacu rata-tata yang dipakai internasional, kata Erick, pembangunan buffer zone atau kawasan penyangga idealnya selebar 500 meter.
“Memang rata-rata di seluruh dunia itu mestinya 500 meter dari penduduk. Kalau di Kalimantan Timur itu masih 800 meter,” ucapnya.
Erick mengatakan dengan kondisi Depo Plumpang tidak memungkinkan untuk dibangun buffer zone 500 meter, sehingga diputuskan dibangun hanya 52,5 meter. Adapun pembangunan tersebut diproyeksi akan menghabiskan dana Rp368 miliar.
BACA JUGA:
“Khususnya Depo Plumpang kan dempet. Bayangkan ada pipa, lalu di sampingnya dapur, yang viral itu. Artinya memang tidak ada safety. Kalau ada apa-apa sangat membahayakan. Untuk langkah awal mau tidak mau harus bikin buffer zone,” jelasnya.
Terkait dengan pembangunan buffer zone pada objek vital nasional, Erick mengatakan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah.
“Ini (pembangunan buffer zone) memang kendala yang tidak mungkin kami bekerja sendirian tanpa dukungan pemerintah daerah,” ucapnya.