Subsidi Kendaraan Listrik Ditunggu-tunggu, Pemerintah Diminta Jangan Lupakan Transportasi Umum

JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan besaran insentif kendaraan listrik berupa motor, mobil, hingga bus, pada 20 Maret mendatang. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai ditungu-tunggu masyarakat.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet, kendaraan listrik ini diklaim punya kapasitas yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat penggunaannya jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

"Sehingga, saya kira kebijakan subsidi kendaraan listrik yang akan di-launching 20 Maret mendatang akan diminati, terutama oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang ingin mengganti kendaraan mereka ke kendaraan listrik ataupun menambah koleksi kendaraan mereka di luar kendaraan konvensional yang mereka miliki saat ini," kata Yusuf kepada VOI, Jumat, 10 Maret.

Terlebih, Yusuf menyebut, ada peluang di kemudian hari kendala listrik akan mendapatkan prioritas pemerintah, terutama dalam konteks pemberian insentif.

"Kenapa? Karena kami tahu pemerintah menjadikan kendaraan listrik ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi gas emisi karbon dalam rangka memenuhi target penurunan gas emisi sampai dengan 2030 nanti," ujarnya.

Dengan begitu, lanjut dia, penggunaan kendaraan listrik akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia.

"Dengan demikian, tentu ini akan menjadi semacam faktor lain yang bisa menjadi pendorong penjualan dari kendaraan listrik itu sendiri dalam beberapa tahun ke depan," ungkapnya.

Meski begitu, Yusuf mengingatkan pemerintah agar mengimbangi kebijakan tersebut dengan penyediaan transportasi publik, sehingga tidak menambah persoalan kemacetan lagi pada masa mendatang.

"Saya kira, di beberapa kota kenapa kemudian banyak orang menggunakan transportasi motor, karena transportasi publiknya tidak tersedia secara baik dan saya kira ini perlu menjadi momentum bagi pemerintah, tidak hanya sekadar mendorong transformasi dari kendaraan konvensional ke tenaga listrik, tetapi juga transformasi penggunaan kendaraan publik yang luas oleh masyarakat," jelas dia.

"Idealnya, pemerintah menyelesaikan dua masalah sekaligus, dalam hal ini misalnya menurunkan emisi gas karbon dan juga kemacetan yang terjadi di kota-kota besar," pungkasnya.