Menteri Basuki: Skema Patungan Bakal Wujudkan Ketersediaan Air Bersih di DKI Jakarta 2030

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan membantu mewujudkan ketersediaan air bersih perpipaan bagi warga DKI Jakarta pada 2030 mendatang.

"Tanpa KPBU, maka penyediaan air minum untuk Jakarta yang akan kami tuntaskan pada 2030 tidak mungkin bisa tercapai," kata Basuki dalam acara Ulang Tahun PT PII ke-13 di Jakarta, secara daring, Rabu, 1 Maret.

Basuki menyebut, ketiga proyek KPBU sistem penyediaan air minum (SPAM) regional, yakni SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian Serpong, dan SPAM Regional Djuanda dapat membantu pencapaian 100 persen akses air minum perpipaan bagi Jakarta dan sekitar pada 2030 nanti.

SPAM Regional Jatiluhur I diketahui memiliki kapasitas untuk menyalurkan kebutuhan air minum sebesar 4.000 liter per detik, lalu SPAM Regional Karian Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Regional Djuanda 2.054 liter per detik.

Di Kementerian PUPR, kata Basuki, terdapat beberapa proyek KPBU SPAM yang belum lancar. Tantangan yang dihadapi adalah skema pendanaannya hanya untuk instalasi pengolahan air (IPA), sedangkan distribusinya dilakukan oleh PDAM dan tidak pernah lancar.

"Skema untuk penyediaan air minum ini memiliki skema yang berbeda, sehingga diperlukan inovasi pendanaan. Kalau air yang diproduksi dari IPA-nya itu menggunakan skema investasi penuh, kemudian untuk distribusinya terdapat kombinasi antara investasi dengan APBN," ujarnya.

Basuki menyebut, dalam proyek SPAM Jatiluhur I, pihaknya telah mencoba masuk pada distribusinya. "Diharapkan bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Air Bersih Jakarta menandatangani perjanjian kredit sindikasi dari tujuh lembaga perbankan dan satu institusi keuangan senilai Rp8,9 triliun untuk pembangunan pipa jaringan air bersih di DKI Jakarta.

Penandatanganan itu dilakukan di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada Senin, 20 Februari.

Menteri Basuki mengatakan, dalam mendukung pencapaian target pelayanan air minum 100 persen, serta menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DKI Jakarta pada 3 Januari 2022 lalu, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir.

"Kalau semua proyek SPAM ini sudah bisa kami selesaikan sesuai timeline dan bisa mensupply rakyat DKI Jakarta, maka pada 2030, pemerintah bisa menyampaikan kepada rakyat untuk stop pakai air tanah. Hanya dengan upaya itu, penurunan air tanah di DKI Jakarta bisa dihentikan," kata Basuki lewat siaran persnya, dikutip pada Selasa, 21 Februari.

Pembangunan akses perpipaan air minum ini dilakukan lantaran DKI Jakarta memiliki tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah.

Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan perpipaan air minum yang saat ini cakupan pelayanannya masih 65 persen, sehingga dibutuhkan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik pada 2030 untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100 persen.

Adapun pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

Sementara, pada sisi hilir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 triliun.