JAKARTA - PT Air Bersih Jakarta menandatangani perjanjian kredit sindikasi dari tujuh lembaga perbankan dan satu institusi keuangan senilai Rp8,9 triliun untuk pembangunan pipa jaringan air bersih di DKI Jakarta.
Penandatanganan itu dilakukan di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada Senin, 20 Februari.
Menteri Basuki mengatakan, dalam mendukung pencapaian target pelayanan air minum 100 persen, serta menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DKI Jakarta pada 3 Januari 2022 lalu, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir.
"Kalau semua proyek SPAM ini sudah bisa kami selesaikan sesuai timeline dan bisa mensupply rakyat DKI Jakarta, maka pada 2030, pemerintah bisa menyampaikan kepada rakyat untuk stop pakai air tanah. Hanya dengan upaya itu, penurunan air tanah di DKI Jakarta bisa dihentikan," kata Basuki lewat siaran persnya, dikutip pada Selasa, 21 Februari.
Pembangunan akses perpipaan air minum ini dilakukan lantaran DKI Jakarta memiliki tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah.
Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan perpipaan air minum yang saat ini cakupan pelayanannya masih 65 persen, sehingga dibutuhkan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik pada 2030 untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100 persen.
Adapun pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.
Sementara, pada sisi hilir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong dengan menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 triliun.
"Pada hari ini, pembiayaan sisi hilir akan diwujudkan melalui penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan sindikasi kreditur untuk dua tahun pertama dengan biaya modal sebesar Rp12 triliun, yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp8,8 triliun dan ekuitas pemegang saham," jelas Basuki.
Basuki berharap dengan penandatanganan fasilitasi kredit ini, dapat meningkatkan pelayanan air minum di DKI Jakarta, serta mendukung iklim investasi Indonesia, khususnya bidang air minum. "Saya ucapkan selamat dan terima kasih pada sindikasi kreditur sudah mendukung proyek Pemerintah Indonesia untuk melayani rakyat melalui skema KPBU ini. Saat ini, cakupan pelayanan perpipaan air minum masih 65 persen, dan dengan tiga proyek tersebut mudah-mudahan target 100 persen pada 2030 dapat tercapai," ungkapnya.
BACA JUGA:
Pada kesempatan sama, CEO PT Moya Indonesia Mohamad Selim mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.
"Penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dan delapan konsorsium keuangan merupakan awal dari milestone project SPAM DKI Jakarta. Terdapat perencanaan pada dua tahun pertama, kami akan membangun 2500 km pipa yang melayani 350.000 Sambungan Rumah (SR), kalau tidak ada halangan yang berarti, kami akan memulai pekerjaan ini April," tutur dia.
Sebanyak tujuh lembaga perbankan yang memberikan sindikasi kredit ini di antaranya, Bank Central Asia (BCA), OCBC Bank, OCBC NISP, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), KB Bukopin dan China Construction Bank atau CCB Indonesia, serta satu institusi keuangan yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
