Bagaimana Cara Pemerintah Membayar Utang Luar Negeri? Begini Penjelasannya

YOGYAKARTA – Isu terkait utang luar negeri Pemerintah Indonesia selalu hangat diperbincangkan oleh masyarakat.

Salah satu isu yang kerap diperbincangkan adalah terntang bagaimana cara Pemerintah membayar utang luar negeri (ULN).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dijelaskan, pinjaman luar negeri adalah pembiayaan yang didapat lewat utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pembiayaan tersebut diikat dengan perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang wajib dibayar dengan syarat tertentu.

Cara PemerintahMembayar Utang Luar Negeri

Pinjaman negara sendiri muncul karena berbagai hal, salah satunya adalah karena belanja negara dan penerimaan negara tidak seimbang. Belanja negara membengkak sedangkan penerimaan negara tidak mengalami penambahan. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, maka Pemerintah memutuskan untuk berutang.

Secara umum pembayaran kembali pinjaman atau utang luar negeri oleh Pemerintah dilakukan dengan berbagai cara.

1. Memanfaatkan Fleksibilitas Instrumen Utang

Salah satu cara negara membayar pinjaman luar negeri adalah dengan memanfaatkan fleksibilitas instrumen utang. Cara ini menguntungkan karena biayanya lebih efisien dibanding pinjaman luar negeri. Selain itu konversi pinjaman ke pinjaman punya biaya dan risiko yang rendah.

Cara pemerintah membayar utang luar negeri juga bisa dilakukan dengan metode debt swap, yakni membayar pinjaman dengan cara menkarnya jadi program tertentu.

2. Pajak

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Pemerintah terpaksa mengajukan pinjaman luar negeri karena penerimaan negara tidak mampu mencukupi anggaran belanja negara (APBN). Sedangkan sumber penerimaan APBN adalah pajak.

Pajak punya peran besar untuk kepentingan pembangunan dan menutupi pengeluaran pemerintah, termasuk terkait pembayaran utang luar negeri.

3. SBN

Surat Berharga Negara (SBN) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. SBN diterbitkan untuk membiayai anggaran negara. Saat seseorang membeli SBN, bisa diartikan bahwa pembeli meminjamkan uang pada Pemerintah. Sebagai imbal baliknya, pemegang SBN akan mendapat keuntungan berbentuk kupon (bunga obligasi).

4. Hasil Ekspor

Secara umum, pelunasan utang luar negeri bisa diambil dari hasil ekspor suatu negara. Hal ini juga yang dilakukan oleh Zambia. Pertumbuhan utang luar negeri Zambia sempat menyentuh angka 10,5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2018. Lalu pada 2019, Zambia mengambil kebijakan pelegalan ekspor ganja. Ekspor disebut mampu mengurangi utang negara.

Sayangnya kebijakan ekspor ganja belum bisa dilegalkan di Indonesia karena tanaman tersebut masuk dalam larangan. Namun Indonesia punya sumber ekspor lain yang hasilnya bisa digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Jumlah Utang Indonesia Terbaru

Jumlah utang Pemerintah Indonesia dilaporkan oleh Kementerian Keuangan. Hingga akhir Desember 2022, utang Pemerintah mencapai Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang PDB 39,57 persen. Dalam kaleidoskop buku APBN KITA 2022, jumlah nominal dan rasio utang pemerintah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni November 2022.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakani Desember 2021, rasio utang terhadap PDB justru menurun dari yang sebelumnya 40,74 persen jadi 39,57 persen. Kemenkeu menyebut bahwa fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh keberadaan transaksi berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, dan perubahan nilai tukar.

Itulah informasi terkait cara pemerintah membayar utang luar negeri. Kunjungi VOI.ID untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.