IPO Pertamina Geothermal Energy Bisa Bangun Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

JAKARTA - Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah menilai penawaran perdana saham atau "initial public offering" (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bisa membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.

Selain menjadikan perusahaan lebih mandiri, kata Trubus, IPO PGE juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengawasi perusahaan.

"Dengan begitu, IPO PGE ini bisa membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Tata kelola perusahaan meningkat dan lebih transparan sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi. Selain itu, IPO juga mengurangi ketergantungan kepada penyertaan modal negara (PMN)," kata Trubus dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Kamis 23 Februari.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) itu mengatakan ke depan, pola pendanaan melalui IPO juga bisa dilakukan BUMN-BUMN lain, yang saat ini masih menjadi perusahaan tertutup.

"Saya termasuk tim penyusun RUU BUMN. Kalau saya lihat, arahnya memang ke sana. Dengan IPO, negara tidak terlalu banyak memberikan PMN sehingga tidak mengganggu APBN. Intinya adalah kemandirian BUMN," ujar Trubus.

Menurutnya, melalui kemandirian tersebut, tentu perusahaan bisa menjadi lebih leluasa dan lebih lincah. Didukung dengan tata kelola yang baik termasuk penerapan prinsip transparansi sebagai mandatori, kinerja BUMN juga semakin meningkat dan bahkan bisa bersaing di tingkat global.

"Ini adalah kemandirian tanpa menghilangkan esensi bahwa PGE adalah perusahaan milik negara karena saham yang dilepas juga sangat kecil, 25 persen. Sama sekali bukan privatisasi karena Pertamina masih memegang kendali kebijakan perusahaan. Jadi, ruhnya perusahaan ini tetap milik negara dengan kepercayaan publik termasuk 'sense of belonging' yang semakin meningkat," tuturnya.

Ia mengatakan melalui IPO, perusahaan seperti PGE juga akan menjadi lebih profesional. Transparansi dan pengawasan publik, kata Trubus, bisa menekan potensi penyimpangan dan bahkan politisasi pada perusahaan. Sebagai aksi korporasi, IPO semacam ini juga sudah banyak dilakukan BUMN.

"Jadi bukan hal baru. Bahkan di masa mendatang, secara bertahap BUMN lain juga diarahkan menjadi perusahaan terbuka. Kita lihat saja, banyak BUMN yang berhasil IPO. Kinerja meningkat, namun mereka tetap BUMN yang dimiliki negara. Tak kalah penting, BUMN masih memainkan peran sebagai penghubung antara negara dan 'society' bernama masyarakat," kata Trubus.