JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan perekonomian Indonesia terus membaik di tengah optimisme terhadap pemulihan di dalam negeri yang berlanjut.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, asumsi tersebut didasarkan pada membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik.
“Tekanan global mulai mereda pada akhir triwulan IV 2022 meskipun terdapat risiko yang perlu dicermati,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Selasa, 31 Januari.
Sri Mulyani menjelaskan, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut dengan konsumsi rumah tangga tetap kuat disertai level inflasi yang lebih rendah dari prakiraan.
“Inflasi menurun lebih cepat dari yang diprakirakan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.
“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (prostability) sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth),” kata dia.
Menurut Perry, kenaikan BI rate sebesar 225 bps hingga menjadi 5,75 persen pada Januari 2023 memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 persen plus minus 1 persen pada semester I 2023 dan inflasi IHK kembali ke dalam sasaran 3 persen plus minus 1 persen di semester II.
“Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa Term Deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut kinerja intermediasi perbankan, penyaluran pembiayaan melanjutkan tren positif dengan pertumbuhan dua digit.
“Risiko kredit dalam tren penurunan, baik pada industri perbankan maupun pembiayaan didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Adapun Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya per Desember 2022 adalah sebanyak 99,9 persen dari total rekening atau setara 508,21 juta rekening.
“Kebijakan LPS bidang penjaminan dan resolusi akan tetap diupayakan mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga SSK melalui, antara lain penguatan kebijakan cakupan penjaminan simpanan dari sisi batasan nominal penjaminan (Rp2 miliar) dan TBP. Kemudian, memastikan kesiapan mekanisme early involvement dalam resolusi bank pada saat diperlukan, serta evaluasi kelanjutan pelonggaran pengenaan denda premi penjaminan,” ucapnya.
KSSK sendiri berkomitmen akan terus meningkatkan koordinasi dalam mencermati dinamika global serta potensi risiko ke depan, termasuk dalam mempersiapkan coordinated policy response untuk memitigasi risiko pemburukan kondisi perekonomian dan SSK domestik.
Sebagai informasi, KSSK merupakan wadah kerja sama dan sinergi kebijakan antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.