JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan Badan Pengawas Perdagangan Berjagka Komoditi (Bappebti) untuk meluncurkan bursa kripto sebelum Juni 2023. Kata dia, bursa kripto sangat diperlukan.
Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan bahwa bursa kripto harus sudah selesai terbentuk sebelum Undang-undang (UU) Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) berlaku. Karena, saat UU P2SK berlaku, maka pengawasan kripto akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bursa kripto mudah-mudahan juga sebelum Juni kita launching, karena bagaimanapun dipelukan itu,” katanya kepada wartawan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 19 Januari.
Kata Zulhas, pemerintah mendapatkan waktu selama enam bulan untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan transisi pengawasan aset kripto ke OJK. Karena itu, Zulhas menargetkan Kepala Bappeti untuk menyelesaikan pembentukan bursa kripto tersebut pada masa transisi ini.
Lebih lanjut, Zulhas mengaku sering sekali mendapat pertanyaan mengenai bursa kripto, khususnya dari anak-anak muda. Kata dia, mereka menantakan kepastian pembentukan bursa kripto.
“Sayaminta pak Didid dan seluruh jajaran betul-betul harus bekerja keras agar bisa ditunjukkan bahwa Bappebti ini bisa kerja dengan baik, bisa meng-handle persoalan-persoalan yang berkembang cepat sekarang ini,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Bappebti mengakui belum berhasil membangun bursa kripto sesuai target 2022. Ada berbagai alasan yang membuat Bappebti gagal membangun bursa kripto. Namun, Bappebti menargetkan kembali tahun ini bursa kripto dapat terbentuk.
Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, sepanjang 2022, Bappebti telah membangun tata kelola sistem peraturan aset kripto.Mulai dari bursa, kustodian, lembaga kliring, perdagangan aset, serta pelanggan.
Namun, kata Didid, hingga akhir 2022 bursa kripto yang diharpkan segera terbentuk tak kunjung terealisasi. Didid menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi Bappebti dalam membangun bursa kripto adalah sulitnya mencari perbandingan bursa kripto yang baik.
BACA JUGA:
Sementara, lanjut Didid, pemerintah ingin agar kelembagaan aset Keto di Indonesia berjalan baik dan tidak menghadapi masalah ketika kripto berkembang pesat.
“Masalahnya adalah kami memang kesulitan mencari benchmarking. Mana negara yang sudah memiliki bursa kripto yang baik. Kami kesulitan untuk mencari benchmarking-nya dengan Indonesia. Sehingga ini membuat keterlambatan,” ucapnya dalam konferensi pers, Rabu, 4 Desember.