BLT UMKM Berakhir, Menparekraf Sandiaga: Perlu Disosialisasikan Agar Tak Mengecewakan Masyarakat

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengkhawatirkan pencabutan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa menyebabkan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi (parekraf) terganggu.

"Saya sendiri diingatkan oleh pelaku parekraf bahwa bantuan kami sangat ditunggu oleh para UMKM. Saya melihat bahwa momen kebangkitan kami masih awal dan harus betul-betul dihitung jika seandainya BLT tersebut dicabut," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Januari.

Sandiaga menyebut BLT sangat diterima oleh para UMKM sebagai kebijakan populer dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi saat pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19 maupun inflasi ekonomi.

"BLT ini adalah salah satu upaya kepedulian dan keberpihakan kami kepada masyarakat, terutama (bagi kalangan) menengah dan menengah ke bawah," ujarnya.

Ia pun mengharapkan program BLT bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu sebagai bentuk upaya persiapan sektor parekraf menuju era baru yang fokus menaikkan kelas pelaku UMKM.

"Mudah-mudahan kebijakan apapun nanti yang dibuat, bisa disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di masyarakat," ungkap Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah tidak akan lagi menggulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT untuk UMKM pada tahun ini.

"Per hari ini, pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih dan survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi," kata Teten dikutip dari Antara, Senin, 26 Desember.

Meski begitu, Teten menuturkan pemerintah akan tetap bersiaga sambil melihat perkembangan yang ada ke depannya.

Ia tidak memungkiri apabila kondisi ekonomi tidak terlalu baik, maka pemerintah bisa saja melakukan penyesuaian.

"Kami nanti coba evaluasi, kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap program dan pembiayaan," imbuhnya.