Kemenhub Ajak Dirut KAI Bahas Wacana Tarif KRL Si Kaya dan Miskin

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian angkat bicara mengenai wacana penerapan tiket KRL bagi orang kaya dan orang miskin yang rencananya akan diterapkan pada 2023.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menganai penerapan kebijakan tarif KRL antara orang kaya dan miskin.

“Bagaimana nanti adanya subsidi tepat sasaran ini juga nanti kita bahas ya Pak Dirut detailnya supaya aman,” ujar Risal di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 30 Desember.

Risal menjelaskan, pertemuan tersebut juga membahas pengelolaan subsidi jika terjadi kelebihan dana.

Nantinya, kata Risal, jika ada kelebihan dana dari public service obligation (PSO) akan dimanfaatkan untuk prioritas lain.

“Juga nanti kita bahas supaya aman kalau ada kelebihan-kelebihan mau ke mana? Apa kita mau (alihkan) ke mana, itu kita lihat nanti. Uangnya enggak hilang supaya bagaimana tingkatkan pelayanan di sisi perkeretaapin,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tarif KRL tidak akan mengalami kenaikan di 2023.

Sebelumnya, ada rencana menaikkan tarif KRL di tahun depan.

Meski begitu, ada perubahan sistem di mana Kemenhub akan memberlakukan subsidi tepat guna.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan tarif KRL yang saat ini berlaku tidak akan naik di tahun depan. Namun, untuk masyatakat yang ekonominya tergolong mampu, harga tiket akan naik senilai harga layanan KRL tanpa subsidi.

“Insyaallah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencakan tidak naik,” katanya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023, Selasa, 27 Desember.