Hadirnya Bandara Kuabang Kao di Halmahera Utara Jadi Bukti Nyata Pembiayaan Sukuk

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) berkesempatan membagikan informasi terkait dengan sejumlah bukti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kali ini, Menkeu coba menjelaskan pendirian Bandara Kuabang Kao di Halmahera Utara.

“Adakah yang pernah berkunjung ke Halmahera Utara atau tinggal di sana? Sekarang akses ke Halmahera Utara pun jauh lebih mudah dengan hadirnya Bandara Kuabang Kao,” kata dia melalui akun Instagram pribadi @smindrawati dikutip Rabu, 28 Desember.

Menurut Menkeu, langkah pemerintah membangun sarana infrastruktur tersebut tidak lepas dari upaya mendongkrak perekonomian setempat, selain juga memperlancar mobilitas masyarakat.

“Tahukah bahwa kecantikan alamnya cocok dijadikan destinasi wisata?,” imbuhnya.

Dia pun menjelaskan berbagai kemudahan yang bisa didapat warga melalui fasilitas strategis itu.

“Sekarang akses ke Halmahera Utara pun jauh lebih mudah dengan hadirnya Bandara Kuabang Kao. Diresmikan pada 2021, bandara ini dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan jalur udara dari Manado,” tutur dia.

Sebagai bendahara umum, maka tidak lengkap rasanya jika dia tidak menyebutkan asal-usul uang negara yang dipakai untuk membangun bandara udara anyar tersebut.

“Bandara Kuabang Kao dibangun menggunakan sukuk negara atau dikenal juga dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jumlah alokasinya sendiri mencapai Rp37 miliar. Artinya, #UangKita turut berkontribusi membangun kemajuan di Maluku Utara,” tegas Menkeu Sri Mulyani.

Mengutip laporan realisasi APBN yang dilansir oleh Kementerian Keuangan, diketahui bahwa hingga November 2022 nilai SBSN yang diterbitkan pemerintah di pasar domestik mencapai Rp980 triliun. Sementara untuk SBSN dalam bentuk valuta asing (valas) tercatat sebesar Rp333,3 triliun.

Adapun, total kewajiban pemerintah sampai dengan bulan lalu adalah senilai Rp7.554,2 triliun atau setara dengan 38,6 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dibanding Oktober 2022 yang sebesar Rp7.496,7 triliun atau 38,3 persen dari PDB.