Aturan Baru Ekspor 1 Januari 2023 Diharapkan Semakin Menopang Perekonomian Nasional

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut bahwa penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang akan berlaku 1 Januari 2023 menjadi payung hukum yang lebih jelas dan tegas bagi pelaku usaha.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan beleid tersebut menjadi terobosan penting dalam pengawasan dan pelayanan ekspor melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi sistem.

“Ekspor merupakan salah satu variabel injeksi yang sangat berperan dalam menopang perekonomian Indonesia. Hal ini diharapkan dapat terus berkontribusi di masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 28 Desember.

Menurut Nirwala, PMK ini mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait proses ekspor barang, seperti penegasan ketentuan dan mekanisme penyampaian pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dapat dilakukan secara berkala untuk barang-barang tertentu.

Selain itu, ada juga ketentuan ekspor konsolidasi dan kewajiban konsolidatornya, menegaskan mekanisme penjaluran dan pemeriksaan fisik barang, ketentuan pemuatan dan pengangkutan barang, hingga upaya mendukung perbaikan sistem logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE).

“PMK ini akan berlaku 1 Januari 2023, dan kepada masyarakat khususnya para pelaku ekspor agar dapat memahami dan menaati ketentuan baru yang berlaku,” tuturnya.

Nirwala menambahkan, pihaknya berharap dengan berlakunya peraturan ini dapat memberikan payung hukum yang jelas serta kemudahan dalam ekspor, sehingga berdampak positif terhadap percepatan arus logistik dan mampu membentuk ekosistem ekspor yang kondusif.

“Mari bersama-sama mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian melalui peningkatan ekspor nasional,” tutup dia.