Ekonomi Domestik Relatif Stabil Tahun Ini Jadi Modal Berharga Hadapi Ketidakpastian 2023

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tengah berada dalam posisi yang relatif stabil, baik dari sisi makroekonomi, fiskal dan moneter, serta sektor keuangan secara umum.

Menurut Menkeu, penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Walau begitu dia mengingatkan perlu mewaspadai kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat geopolitik yang belum stabil.

“Jadi pilar di dalam makroekonomi itu neraca pembayaran, APBN, moneter, dan kemudian sektor riilnya growth-nya. Nah Ini yang kita akan coba terus perbaiki untuk memasuki tahun 2023 yang akan semakin sulit untuk diprediksi karena faktornya bukan masalah ekonomi, tapi karena masalah geopolitik,” ujar dia dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 22 Desember.

Menkeu menambahkan, Perang Rusia-Ukraina dan kondisi RRT sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia yang saat ini sedang menghadapi lonjakan kasus COVID, perlu terus untuk dicermati.

“Resiko pertama adalah ekspor yang menjadi source of growth kita. Saya pikir ke depan ekspor akan kembali ke level normal setelah tiga tahun tumbuh kuat,” tuturnya.

Maka dari itu, bendahara menyebut perlunya diversifikasi tujuan negara ekspor untuk tetap mempertahankan kinerja, seperti ke India dan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Lebih lanjut, dia menerangkan jika pemerintah terus mendorong investasi dan upaya hilirisasi. Katanya, kinerja investasi yang masuk ke dalam negeri juga dipengaruhi oleh suku bunga global yang sekarang cenderung meningkat.

“Kita harus bekerja ekstra keras untuk menjaga investasi kita tumbuh di atas 6 persen bahkan mencapai di atas 7 persen,” imbuhnya.

Menkeu memastikan APBN akan selalu disiagakan sebagai shock absorber untuk menahan sejumlah besar guncangan agar tidak langsung diteruskan ke masyarakat. Dalam catatannya, APBN tahun ini telah membelanjakan subsidi/kompensasi lebih dari Rp500 triliun.

“Semua ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial terutama kepada kelompok yang rentan. Jadi strategi fiskal kita tetap menjaga dan memperbaiki fundamental pertumbuhan ekonomi, terutama yang dipengaruhi faktor dalam negeri seperti konsumsi, belanja pemerintah, insentif dan juga penciptaan iklim usaha yang kompetitif untuk investasi,” tutup Menkeu Sri Mulyani.