Ingin Sewa Aset Negara? Kini Cukup Ajukan Lewat Aplikasi AESIA Kementerian Keuangan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan meluncurkan AESIA yang merupakan platform berbasis web untuk dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengajukan permohonan penggunaan barang milik negara (BMN).

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan AESIA dapat membuka peluang optimalisasi aset negara dan menjadi jawaban untuk mempermudah pemberian informasi kepada publik.

“AESIA akan memudahkan baik pengelola maupun pengguna atau calon mitra sehingga dapat melihat potensi aset yang baik untuk dikerjasamakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 16 Desember.

Menurut Rionald, pengelolaan AESIA akan ditangani langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan Kementerian Keuangan untuk capaian yang lebih optimal.

“AESIA dapat menjadi platform andalan dalam menjembatani pemanfaatan aset negara,” tuturnya.

Rionald menambahkan, layanan AESIA mencakup pemasaran aset properti kelolaan LMAN, pemasaran aset properti kelolaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BLU, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi juga mengungkapkan AESIA adalah platform untuk menampilkan aset-aset barang milik negara berupa aset kelolaan milik LMAN.

“Disini kita bisa meningkatkan kesadaran serta minat masyarakat untuk turut memanfaatkan aset negara,” kata dia.

Basuki menjelaskan, naik pengguna BMN maupun calon mitra kerjasama pemanfaatan aset dapat mengakses AESIA sesuai kebutuhannya melalui laman aesia.kemenkeu.go.id.

“AESIA tersedia dalam versi web dan mobile yang sementara hanya dapat digunakan oleh pengguna android,” imbuhnya.

Sebagai informasi, LMAN disebut terus melakukan pengembangan dan inovasi agar bisa menjawab tantangan serta kebutuhan ekosistem pengguna dan pengelola BMN. Strategi ini diharapkan bisa menghasilkan berbagai manfaat, baik finansial berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun manfaat ekonomi dan sosial.