Kepala Badan Pangan Sebut Cadangan 200.000 Ton Beras Impor untuk Kegiatan Pemerintah

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan, maka stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya.

Saat ini, sambung Arief, stok CPP khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditop-up atau ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Karena itu, Arief menjelaskan, sebagai upaya mengamankan stok cadangan beras, pemerintah akan siapkan 200.000 ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.

"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 7 Desember.

Arief mengatakan, stok beras dari luar tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti, penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," jelasnya.

Tidak Ganggu Beras Petani

Arief juga memastikan, beras impor tersebut tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.

"Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani," katanya.

"Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah atau beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," sambungnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023.

"Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton," tuturnya

Arief menilai, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun.

Sekadar informasi, upaya pemenuhan beras ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi.

Dalam Sidang Kabinet, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar semua waspada, sehingga kebutuhan beras harus betul-betul dihitung.

Tak hanya itu, Pesiden Jokowi juga meminta dalam pemenuhan kebutuhan beras ini Kementerian dan Lembaga terkait saling berkoordinasi dan berkolaborasi.