Soal Butuh PMN Rp10 Triliun, Dirut PLN: 4.400 Desa Belum Menikmati Listrik

JAKARTA - Indonesia telah merdeka selama 77 tahun, namun lebih dari 4.400 desa di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) belum mendapatkan akses listrik. Karena itu, diperlukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengalirkan listrik ke daerah-daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Darmawan Prasodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senin, 28 November.

Darmawan menilai PMN sebesar Rp10 triliun tahun anggaran 2023, yang diajukan PLN akan sangat membantu perseroan memasifkan pembangunan infrastruktur listrik di kawasan tersebut.

"Faktanya lebih dari 4.400 desa yang di daerah 3T belum menikmati listrik dari PLN. Dan itu kami mengakui akses ke daerah-daerah tersebut sulit terjangkau, terisolasi, berada di wilayah terpencil, bahkan ada yang di perbatasan antar negara," ungkap Darmawan.

"Mengacu pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak mungkin kita meninggalan saudara-saudara kita yang 77 tahu sudah merdeka masih belum menikmati keadilan dari kuenya pembangunan. Untuk itu PMN adalah semangat keadilan," tututnya.

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan infrastruktur listrik menjadi akar permasalahan atas akses listrik sebagian desa di kawasan 3T. Hal tersebut karena jangkauan ke lokasi yang sulit dilakukan.

Meski demikian, Darmawan optimistis dengan adanya PMN, maka kebutuhan dasar masyarakat akan listrik akan terpenuhi.

"Alokasi PMN di wilayah 3T untuk mengalirkan listrik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, ini adalah suatu upaya bagaimana di daerah-daerah tersebut yang tadinya mengalami kemiskinan struktur tidak akses terhadap listrik," katanya.

"Tidak ada akses terhadap energi, tidak ada akses kegiatan pendidikan dengan adanya listrik ini maka pelayanan dasar di daerah-daerah terpencil ini bisa tersedia dan ini adanya dorongan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang betul-betul membutuhkannya," sambungnya.

Sekadar informasi, Kementerian Keuangan memang sudah menyetujui PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp5 triliun dan sudah diberikan 100 persen melalui dua tahap pencairan.

PMN 2022 dialokasikan untuk pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Khususnya, membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan PLTP sebesar Rp0,22 triliun.

Kemudian, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah 3T sebesar Rp2,56 triliun. Kemudian, fungsi distribusi dan listrik desa untuk mendukung menyambungkan pelanggan dan mendorong pengembangan daerah pariwisata super prioritas sebesar Rp2,22 triliun.

Sementara, lanjut Darmawan, PLN mengusulkan PMN pada 2023 sebesar Rp10 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk pembangkitan EBT, khususnya infrastruktur PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTM senilai Rp1,74 triliun.

"Kemudian, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil sebesar Rp3,78 triliun. Fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambungkan pelanggan mencapai Rp4,48 triliun," tuturnya.