JAKARTA - Direktur Utama Adhi Karya Tbk Entus Asnawi Mukhson menyebut hingga saat ini perseroan memiliki piutang sebesar Rp18 triliun yang sebagian besarnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia merinci BUMN tersebut antara lain, Angkasa Pura I dan II, juga PT Hutama Karya (Persero).
"Kami kebetulan punya pekerjaan Rp8,1 triliun, sudah dibayar Rp5,3 triliun oleh PT Hutama Karya. Sisanya ada bagian PMN yang dibayarkan ke kami," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu 9 November.
Ia melanjutkan, utang yang berikutnya adalah berasal dari proyek pembangunan LRT Jabodetabek. Dari proyek pembangunan tersebut diketahui Adhi Karya mendapatkan pekerjaan LRT untuk prasarana senilai Rp23,3 triliun.
Dalam proyek tersebut disepakati jika akan dilakukan pembayaran kepada Adhi Karya ketika proyek sudah selesai atau turn key.
"Kami selama ini untuk Rp4,2 triliun menggunakan utang dan pekerjaan secara keseluruhan sudah 95 persen. Dari Rp23,3 triliun dikurangi Rp4,2 yang turn key, sisanya Rp19,1 triliun, ujarnya.
Dari sisa utang sebesar Rp19,1 triliun, Entus mengungkapkan jika pembayaran sudah dilakukan sebesar Rp15,6 triliun oleh PT KAI.
BACA JUGA:
"Jadi ada kurang lebih ada Rp3,4 triliun di situ yang nanti secara bertahap akan kami tagihkan juga. Dan tentu pencairan ini akan mengurangi utang-utang kami yang selama ini ada," ujarnya.
Sementara itu untuk BUMN Angkasa Pura, Entus mengatakan utang tersebut berasal dari proyek pengerjaan bandara-bandara yang sebelumnya digarap oleh Adhi Karya.
"Dari Rp 18 triliun piutang ini, separuhnya dari BUMN-BUMN termasuk misalnya Angkasa Pura, Angkasa Pura I dan II kebetulan kita mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan bandara sebelumnya," pungkas Entus.