Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) sangat strategis bagi perekonomian Indonesia.

Disebutkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik dalam ekosistem. Setidaknya terdapat 6 aspek kebijakan penting saat ini, yaitu akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan dan budaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan digitalisasi memegang peranan penting dalam menggabungkan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM.

“Bagi masyarakat/konsumen pun juga memberi banyak keuntungan melalui akses produk UMKM serta akses layanan keuangan melalui penurunan biaya transaksi,” ujarnya seperti yang dilansir laman resmi pada Jumat, 7 Oktober.

Menurut Menkeu, untuk mengembangkan ekosistem UMKM melalui digitalisasi dibutuhkan lebih banyak peran serta semua pihak, termasuk keterlibatan sektor swasta.

“Bisa dalam bentuk dukungan institusi financial technology atau fintech, crowdfunding, maupun perdagangan elektronik untuk mendampingi UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan inklusi keuangan.

“Perlu diingat bahwa upaya untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat sehingga semakin optimal dan meminimalkan risiko,” kata dia.

VOI mencatat, hingga akhir semester I 2022 terdapat sebanyak 19,5 juta UMKM telah terhubung akses virtual. Adapun target pemerintah saat ini adalah mendorong 50 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024 mendatang.