Yogyakarta Optimistis Bisa Kendalikan Laju Inflasi

JAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta optimistis mampu mengendalikan laju inflasi hingga akhir tahun meskipun angka inflasi hingga akhir September sudah melampaui angka nasional.

“Libur panjang akhir tahun menjadi salah satu pendorong meningkatnya inflasi di Kota Yogyakarta sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Tetapi, kami optimistis angka inflasi bisa dikendalikan dan tidak akan naik lebih tinggi lagi,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, dikutip dari Antara, Selasa 4 Oktober.

Berdasarkan data, angka inflasi di DIY hingga akhir September mencapai 6,81 persen atau jauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional yaitu 5,95 persen.

Menurut Kadri, angka inflasi di Kota Yogyakarta hampir sama seperti angka inflasi di DIY karena penghitungan inflasi di DIY didasarkan pada data hasil pemantauan di Kota Yogyakarta, salah satunya pantauan harga kebutuhan pokok yang dilakukan di tiga pasar tradisional yaitu Pasar Beringharjo, Kranggan, dan Demangan.

Meskipun angka inflasi pada September sudah cukup tinggi, Kadri menyebut, angka tersebut diproyeksikan tidak akan melebihi tujuh persen pada akhir tahun.

“Saya kira, masih di kisaran seperti sekarang ini. Tidak sampai melebihi tujuh persen karena ada beberapa intervensi yang akan dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga inflasi,” katanya.

Kadri menyebut, kenaikan inflasi yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM sebagai komoditas yang masuk dalam kelompok administered price.

“Artinya, harga komoditas tersebut diatur oleh pemerintah sehingga ketika harga naik, maka otomatis akan mempengaruhi inflasi,” katanya.

Selain penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat yang akan dilakukan hingga akhir tahun, Kadri mengatakan, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah strategi intervensi sebagai upaya pengendalian inflasi.

Alokasi anggaran untuk intervensi tersebut salah satunya berasal dari dana transfer umum yang akan digunakan untuk BLT kepada masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan sosial apapun dari pemerintah, bantuan untuk pelaku UMKM, serta kegiatan padat karya.

Total anggaran yang akan digunakan mencapai sekitar Rp3,5 miliar yang sudah masuk dalam APBD Perubahan 2022 dan kini masih dalam proses evaluasi di Pemerintah DIY.

“Efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk menekan inflasi memang tidak akan tampak langsung. Tetapi dengan bantuan tersebut, maka diharapkan masyarakat miskin tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga sehingga bisa menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Jika daya beli masyarakat bisa dipertahankan, lanjut Kadri, maka konsumsi rumah tangga akan tetap berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. “Konsumsi rumah tangga adalah pendukung utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan hal senada yaitu penyaluran bantuan sosial sudah masuk dalam APBD Perubahan dan diharapkan dapat direalisasikan pada akhir Oktober atau paling lambat awal November.

Penyaluran bantuan sosial tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok.

“Kami upayakan bantuan kepada masyarakat miskin supaya angka kemiskinan tidak bertambah. Saat ini, angka kemiskinan di Yogyakarta sudah lebih rendah dibanding rata-rata nasional,” katanya.