JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) 2022 kepada masyarakat melalui dana desa diklaim telah memenuhi target keseluruhan tahun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti ketika hadir dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR hari ini. Menurut dia, BLT dana desa merupakan program mandatori pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di berbagai daerah.
“Per September 2022, BLT dana desa tersalur kepada 7,48 juta KPM atau setara dengan 99,07 persen dari target 7,56 juta KPM. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2021 yang hanya sebanyak 5,62 juta KPM,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 21 September.
Astera menambahkan, meski belum 100 persen tercapai namun sisa anggaran tersebut bakal tetap disalurkan kepada pemda sebagai pendukung program pemerintah lainnya.
“Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 128 Tahun 2022 ditetapkan bahwa BLT desa yang tidak disalurkan bakal tetap kembali ke daerah bersangkutan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional,” tuturnya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, nilai keseluruhan dana desa untuk periode tahun ini adalah sebesar Rp7 triliun. Selain digunakan untuk mandatori BLT, dana desa juga diperuntukan bagi pelayanan publik dasar, pelayanan umum pemerintah serta diarahkan untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam catatan redaksi, dana desa masuk dalam anggaran transfer ke daerah (TKDD) dengan nilai mencapai Rp769,6 triliun. Angka tersebut merupakan 28,35 persen dari keseluruhan belanja negara dalam Undang-Undang APBN 2022 yang sebesar Rp2.714,2 triliun.