Bagikan:

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa terjadi penurunan utang luar negeri (ULN) Indonesia menjadi 400,4 miliar dolar AS pada Juli 2022 dari sebelumnya 403,6 miliar dolar AS di Juni 2022.

Hal ini menunjukan bahwa memasuki semester II tahun ini terjadi penyusutan ULN sebesar 3,2 miliar dolar AS atau setara Rp47,3 triliun (kurs RUU APBN 2023 Rp14.800).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya utang luar negeri publik (pemerintah dan Bank Indonesia) dan juga sektor swasta.

“Secara tahunan, posisi ULN Juli 2022 mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen year on year (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,2 persen yoy,” ujarnya dalam keterangan pers hari ini, Kamis, 15 September.

Dijelaskan bahwa posisi ULN Pemerintah pada Juli 2022 sebesar 185,6 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 187,3 miliar dolar AS.

“Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global,” tuturnya.

Menurut Erwin, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

“Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total,” tegas dia.

Sementara itu, sektor swasta terpantau melanjutkan tren penurun ULN menjadi 185,6 miliar dolar AS dari sebelumnya sebesar 187,3 miliar dolar AS.

Kata Erwin, perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) masing-masing sebesar 2,0 persen dan 0,9 persen terutama karena pembayaran neto surat utang.

Adapun berdasarkan subsektor, ULN swasta terbesar bersumber dari jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 77,3 persen dari total.

“ULN tersebut tetap didominasi oleh periode jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,7 persen,” imbuhnya.

Erwin menegaskan pula jika struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.