Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menurunkan potongan sewa aplikasi menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen.

Namun, keputusan ini mendapatkan penolakan dari sejumlah asosiasi pengemudi ojek online atau Ojol.

Mereka menilai biaya sewa aplikasi yang ditetapkan masih terlalu tinggi dan meminta diturunkan lagi menjadi 10 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono meminta potongan sewa aplikasi yang dibebankan kepada pengemudi ojek daring oleh perusahaan aplikator maksimal 10 persen.

"Kami dari asosiasi sepakat dengan rekan-rekan kami dari seluruh Indonesia sebesar maksimal 10 persen," katanya, di Jakarta, Jumat, 9 September.

Kata Igun, pihaknya juga sudah menyampaikan aspirasi terkait potongan sewa aplikasi kepada Kemenhub saat rapat secara daring pada 6 September lalu.

Namun, Kemenhub tidak mengakomodir permintaan tersebut dan menetapkan potongan sewa aplikasi kepada mitra ojol sebesar 15 persen.

Adapun ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi yang ditandatangani pada 7 September 2022.

Lebih lanjut, Igun mengatakan, potongan sewa aplikasi tersebut masih terlalu tinggi.

Ia pun khawatir hal ini akan berdampak pada pendapatan pengemudi.

Selain itu, menurut dia, alasan lain permintaan penurunan potongan sewa aplikasi maksimal 10 persen adalah agar penumpang tetap terjaga kemampuan membayar ojol.

"Besaran biaya sewa aplikasi maksimal 10 persen ini harus dicantumkan dalam KP agar dapat dilaksanakan oleh seluruh perusahaan aplikasi," ucapnya.

Untuk menyuarakan permintaan ini, para pengemudi ojol yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Organisasi Pengemudi Ojek Daring Tekab Indonesia, Aliansi Pengemudi Ojek Daring dari Laskar Malari, Patra Indonesia serta Masyarakat Online Seluruh Indonesia (MOSI), menggelar unjuk rasa hari ini.

Unjuk rasa akan dipusatkan di Istana Merdeka. Aksi ini juga akan diikuti 5.000 pengemudi ojol yang berasal dari Sumatera, Jabodetabek dan Jawa selain Jabodetabek.

Igun mengatakan bahwa aksi penyampaian aspirasi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran suara para pengemudi ojol tidak didengar oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kami akan menyampaikan keberatan kami ini langsung kepada Presiden RI. Karena berkali-kali kami menuntut kepada Kemenhub namun ternyata tidak juga digubris," ujarnya.