JAKARTA - Direktur Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Yudo Anggoro menilai, kenaikan tarif ojek online (ojol) berpotensi menurunkan permintaan terhadap moda transportasi tersebut.
Menurut Yudo, saat ini ojol sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas, terutama dikarenakan posisi ojol sebagai angkutan pengumpan (feeder) yang cukup vital bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus.
"Ojek online ini menawarkan kepraktisan dan kemudahan, sesuatu yang yang tidak ditawarkan oleh moda transportasi lain. Kalau tarif ojol ini benar-benar naik, dikhawatirkan banyak orang akan beralih menggunakan kendaraan pribadi," ujar Yudo dikutip dari Antara, Rabu, 24 Agustus.
Dikatakan Yudo, jika masyarakat lebih memilih untuk beralih ke kendaraan pribadi maka akan muncul masalah-masalah baru seperti kemacetan hingga peningkatan emisi karbon.
Selain itu, lanjutnya, beban pengeluaran masyarakat juga akan semakin bertambah.
"Sebagian pengguna ojol ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Jika beralih ke kendaraan pribadi, mereka harus berpikir untuk membeli BBM, ganti oli, servis dan sebagainya. Beban mereka semakin bertambah karena kenaikan upah tidak sebanding dengan inflasi yang mencapai 5 persen," kata Yudo.
Sebelum berlaku pada 30 Agustus 2022 mendatangi, Yudo menyarankan pemerintah, operator, dan mitra ojol sebaiknya duduk bareng sehingga menghasilkan solusi yang tepat.
"Apalagi situasi perekonomian saat ini sedang sulit, belum lagi isu kenaikan BBM, dan inflasi yang justru dikhawatirkan menurunkan jumlah order dari ojol itu sendiri," kata Yudo.
BACA JUGA:
Pemerintah telah mengindikasikan akan menaikkan BBM bersubsidi jenis pertalite pada pekan ini.
Kenaikan itu sendiri dikhawatirkan banyak pihak akan semakin membebani konsumen dan pengendara ojol dan akan berdampak kepada menurunnya permintaan.
Pada 4 Agustus 2022, Kementerian Perhubungan mengeluarkan tarif ojol baru melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Tarif baru dalam KP 564 tahun 2022 tersebut mengalami kenaikan bervariasi, mulai dari 30 persen, hingga 50 persen.
Tarif baru itu, rencananya akan mulai berlaku 25 hari pascakeputusan tersebut ditetapkan, atau pada 30 Agustus 2022.