JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari meminta pemerintah terus mengawal harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipatok dalam RAPBN 2023 sebesar 90 dolar AS per Barel. Menurut Diah, di tengah konflik global, ICP masih sangat rentan meningkat.
"Saya pikir patokan ICP yang disampaikan oleh Presiden perlu dikawal dengan seksama, jangan sampai kemudian ICP naik secara drastis lalu menjadi beban baru bagi APBN kita," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu 20 Agustus.
Menurut Diah, harga minyak mentah dunia selalu menjadi sumber yang mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia. Kondisi perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menjadi faktor yang membuat ICP terus meningkat.
Sementara soal lifting minyak bumi dan gas, ia mendesak agar pemerintah mengoptimalkan lifting ini sekaligus mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebagai target masa depan (EBET).
Sedangkan ditanya soal anggaran subsidi dalam RAPBN sebesar Rp502 triliun, legislator asal dapil Jabar II ini menjawab, subsidi merupakan tugas pemerintah untuk menganggarkannya dalam APBN dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi.
"Ini bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Jangan sampai subsidi yang sudah berlangsung seketika dihapuskan tanpa pembahasan kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Diah.
Kebijakan komprehensif yang dimaksud adalah bagaimana efektifitas dan efisiensi penyaluran subsidi, pengawasan, dan penegakkan hukum berkaitan dengan subsidi, serta alternatif yang dapat mengurangi dampak luas kenaikan BBM. Ia juga menyambut gembira surplus APBN pada semester I 2022 yang menjadi angin segar atas meningkatnya pendapatan negara.
BACA JUGA:
Sebelumnya dalam RAPBN 2023, pemerintah telah mematok Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Angka itu naik dibanding APBN 2022 yang sebesar 63 dolar AS per barel.
"Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan akan berkisar pada 90 dolar AS per barel," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna, Pembukaan Masa Persidangan I di Gedung Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus.
Patokan angka ICP tersebut diharapkan membawa optimisme baru dalam pengelolaan energi ke depan.
Terkait
