Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Islamic Development Bank (IsDB) mempunyai peran yang strategis untuk bisa mewujudkan penerbitan sukuk korporasi yang lebih masif secara global.

“Saya sangat mengapresiasi apabila Islamic Development Bank tidak hanya fokus pada sukuk yang sudah tergolong mapan seperti yang di-issued oleh pemerintah, tetapi juga melakukan improvisasi kerja sama untuk merilis sukuk korporasi,” ujarnya dalam agenda Launching Ceremony of the 2022-2025 IsDB Group MCPS for Indonesia, Selasa, 19 Juli.

Menurut Menkeu, hal tersebut sangat mungkin dilakukan mengingat Indonesia telah sukses merilis sukuk global yang diterbitkan pemerintah.

“Sukuk korporasi berpotensi sangat besar dan saat ini masih cukup terbatas penerbitannya,” tutur dia.

Menkeu menambahkan, prinsip dasar penerbitan sukuk korporasi harus tetap mengacu pada skema keuangan berkelanjutan yang terukur.

“Sukuk harus bisa mempromosikan prinsip efisiensi dan dan cara-cara yang kredibel. Jadi, instrumen tidak hanya lebih rendah dari sisi biaya tetapi juga harus efektif untuk kebutuhan pembiayaan. Ini adalah area yang saya lihat berpeluang untuk dikembangkan oleh Indonesia,” tegasnya.

Mengutip laporan realisasi APBN edisi Juni 2022 disebutkan bahwa pemerintah telah lima kali menerbitkan green sukuk sejak debutnya pada pada 2018. Penerbitan green sukuk 2022 tercatat sebagai green sukuk terbesar secara global, yaitu sebesar 1,5 miliar dolar AS.

“Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan,sebagai bagian dari upaya dalam melawan perubahan iklim,” demikian risalah APBN seperti yang dikutip redaksi hari ini.

Selanjutnya, pada Mei 2022 terdapat dua seri SBN ritel pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu Sukuk Wakaf Ritel (SWR003) yang dibuka sejak April serta Saving Bonds Retail (SBR) seri 011.

SBN Ritel diklaim hadir sebagai pilihan instrumen investasi yang aman bagi masyarakat sekaligus mewadahi kontribusi masyarakat untuk pembangunan Indonesia.