Penyaluran KUR Baru Separuh dari Rp373 Triliun, Menteri BUMN Perintahkan Bank Milik Negara Tingkatkan Akses Kredit untuk UMKM

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk meningkatkan akses kredit usaha rakyat (KUR) bagi para usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan target yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 30 persen pendanaan untuk UMKM di 2024.

"Pemerintah menyediakan Rp373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50 persen," katanya dalam keterangan resmi, Rabu 13 Juli.

Erick mengatakan alokasi pendanaan Rp373 triliun itu merupakan angka yang sangat besar. Mengingat pemerintah memberikan subsidi 13 persen dan porsi yang masuk ke paket KUR sebesar tiga persen.

"Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR. Hal ini akan disesuaikan dengan keuangan negara," ujarnya.

Kata Erick, tiga kementerian yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian BUMN mendapat tugas untuk meningkatkan penyerapan KUR yang masih tersisa 50 persen.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan ketiganya sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian. Erick mengaku akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekaar dan nasabah UMKM bank-bank himbara ke dalam sistem tersebut.

"InsyaAllah kalau ini kita bisa digabungkan, dari 1,5 juta menjadi 10 juta bukan hal yang tidak mungkin ke depan," ucap Erick.

Erick menekankan penyerapan KUR memerlukan kolaborasi antarlini, tak hanya antarkementerian, melainkan juga pemerintah daerah.

"Ini masih ada 50 persen yang jumlahnya harus terserap, tentu kami berharap juga para pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka bekerja sama dengan kami, karena tidak mungkin kita sukses kalau tidak bekerja sama," katanya.