JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 18,7 juta merchant atau pedagang dan pengguna telah tersambung dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sejak pertama kali diluncurkan pada 17 Agustus 2019 hingga saat ini.
"Dari total tersebut sebanyak 90 persen adalah UMKM," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Acara Pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang juga merupakan kegiatan sampingan G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, dilansir dari Antara, Senin 11 Juli.
Dengan demikian ia menargetkan pada tahun ini pedagang dan pengguna QRIS bisa mencapai 30 juta dan 65 juta pada tiga tahun mendatang.
Dengan sinergi dan kolaborasi erat, Indonesia berhasil selamat dari COVID-19 lantaran sangat didukung oleh cepatnya ekonomi dan keuangan digital Indonesia.
Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan hal tersebut terlihat dari cepatnya perkembangan e-commerce di Tanah Air, yakni naik 31 persen pada tahun ini menjadi Rp536 triliun, serta uang elektronik yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp360 triliun atau naik 18 persen.
Selain itu seluruh layanan perbankan digital pada tahun ini diproyeksikan meningkat Rp51.000 triliun atau naik 26 persen.
"Kemajuan ini bisa memperkuat ekonomi kita. Elektronifikasi bantuan sosial serta transaksi keuangan daerah dan berbagai moda transportasi adalah digitalisasi, ini sinergi dan kolaborasi to get things done," tutur Perry Warjiyo.
BACA JUGA:
Di sisi lain ia menyebutkan bank sentral juga telah meluncurkan Blueprint Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 2019. Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Tanah Air.
Selain itu telah diluncurkan pula jalan tol untuk transaksi ritel yaitu BI Fast Payment pada tahun lalu, yang telah menjadi penyelamat selama COVID-19. Pada tahun ini BI juga akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN-5 untuk QRIS antarnegara, fast payment, dan kerja sama mata uang lokal.
"Di sinilah BI mendukung penuh untuk melakukan digitalisasi pembayaran guna mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia," tegas Perry Warjiyo.
