JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa upaya menjaga lingkungan saat ini tidak hanya bisa dilakukan dengan cara-cara tradisional. Menurut dia, pendekatan dunia dalam memandang isu perubahan iklim telah membuat situasi semakin kompleks.
Dijelaskan Menkeu jika upaya pencegahan di lapangan tidak akan cukup efektif untuk menekan kerusakan alam. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mengelola persoalan secara lebih komprehensif untuk memastikan kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga.
“Teman-teman yang biasanya (concern) di lingkungan atau passion-nya terhadap lingkungan mungkin harus juga bisa melihat ke aspek keuangan dan hukumnya,” ujar dia dalam Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII 2022 dikutip Rabu, 29 Juni.
Asumsi ini didapat Menkeu berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan berbagai pemimpin dunia di forum perubahan iklim.
“Kalau kita bergaul secara internasional maka akan terlihat mereka main di tiga level itu, yakni isu lingkungan dari aspek tekniknya, aspek financing-nya, dan juga regulasi serta hukumnya. Itu penting karena kita tidak bisa hanya militan saja di sisi lingkungan, tetapi harus juga punya strategi keuangan dan legalnya,” tutur dia.
BACA JUGA:
Dalam catatan redaksi, anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang ada di APBN cukup besar. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pada 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp104 triliun.
Sementara di tahun-tahun sebelumnya tercatat pada 2016 sebesar Rp72,4 triliun, pada 2017 sebesar Rp95,6 triliun, pada 2018 sebesar Rp109,7 triliun, dan pada 2020 sebesar Rp77 triliun.
Adapun organisasi pemerhati lingkungan hidup yang cukup terkenal di dalam negeri adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), serta yang berasal dari luar negeri yaitu Greenpeace.
Terkait
