Waka Komisi VII DPR Sentil Penggunaan Anggaran Kemenperin: Pelatihan 100 Orang Senilai Rp1,5 Miliar

JAKARTA - Komisi VII DPR RI mengkritik penggunaan anggaran di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI pada tahun 2022.

Dalam materi yang dipaparkan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mempertanyakan ada beberapa mata anggaran yang belum jelas pemanfaatannya seperti anggaran pelatihan dan bimbingan.

Bambang mempertanyakan banyaknya pelatihan dan bimbingan industri pada tahuh 2022 yang belum jelas.

Dia bilang, walau menggunakan anggaran yang relatif kecil, namun kegiatannya cukup banyak.

"Ada pelatihan-pelatihan dan bimbingan yang nilainya kecil Rp1-2 miliar, tapi banyak. Ada pelatihan bidang industri untuk 100 orang senilai Rp1,5 miliar. Berarti per orang Rp15 juta. Ini untuk apa saja? dan output apa?," kata Bambang dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa 14 Juni.

Menurutnya, hal ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depan saat membahas RAPBN 2023 kelak.

"Apa yang kita inginkan ke depan, anggaran 2023 tidak didasarkan pada bimbingan-bimbingan atau pelatihan-pelatihan semata," kata dia.

Seperti diketahui, anggaran Kemenperin pada 2022 ini sebesar Rp2,860 triliun. Komisi VII DPR sedang mendalami penggunaan anggaran para mitra kerjanya termasuk Kemenperin ini.

"Berapa realisasi dan target yang sudah dicapai per Mei 2022. Kami ingin tahu program-program apa saja yang bisa berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas. Pada kesempatan ini kami akan jadikan realisasi dan capaian yang telah dilaksanakan Kemenperin menjadi dasar kami dalam persetujuan RKA K/L 2023," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan, akan mendalami realisasi anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2022.

"Dalam APBN Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa anggaran untuk Kemenperin Rp2,86 trilun. Komisi VII ingin tahu sejauh mana penggunaan anggaran di Kemenperin berdampak pada masyarakat," ucap Sugeng.