JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKKAPI) kecewa pemerintah kembali membuka ekspor Minyak Goreng. Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menilai bahwa dibukanya keran ekspor adalah bukti ketidaksiapan menteri teknis melakukan regulasi dan capaian regulasi yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami kecewa terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena tidak mampu melakukan realisasi perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia," katanya di Jakarta, Kamis, 19 Mei.
Reynaldi mengatakan Presiden Jokowi mengharapkan agar harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng bisa terpenuhi di pasar tradisional dan barang melimpah.
"Tetapi faktanya kami belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional," ujarnya.
IKAPPI sendiri menilai bahwa ekspor seharusnya dibuka agar pendapatan negara juga tetap berjalan, tetapi kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi.
Karena itu, kata Reynaldi, pihaknya meminta kepada kementerian teknis untuk mencari formulasi yang tepat agar distribusi bisa berjalan dengan baik dan keberadaan minyak goreng melimpah di pasar.
"Jika melimpah di pasar diharapkan harga terus menurun sampai detik ini harga masih di atas Rp17.000. Di kisaran Rp18.000 bahkan ada yang Rp19.000 per liter," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Indonesia akan kembali membuka keran ekspor minyak goreng pada pekan depan.
"Saya memutuskan ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei," kata Jokowi seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 19 Mei.
Jokowi mengatakan keputusan ini diambil dengan mengedepankan beberapa pertimbangan. Pertama adalah makin bertambahnya pasokan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan laporan yang saya terima, alhamdulillah, pasokan minyak goreng terus bertambah," ungkap Jokowi.
BACA JUGA:
"Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya dan sebelum dilakukan pelarangan ekspor pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton namun setelah pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulan, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," imbuh Jokowi.
Alasan kedua adalah menurunnya harga rata-rata minyak goreng secara nasional.
"Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800 dan setelah ada pelarangan harga rata-rata nasional menjadi Rp17.200 sampai Rp17.600," jelas Jokowi.
Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Sehingga, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor yang sebelumnya sudah diberlakukan. Namun, pengawasan ketat akan terus dilakukan sehingga pasokan dalam negeri tetap terpenuhi.
"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," tegasnya.
Terkait
