Akui Harga Kereta Buatan INKA Lebih Mahal dari Impor, Bos KAI Pastikan Tidak Bebani Masyarakat dan Keuangan Negara

JAKARTA - PT KAI (Persero) mengakui biaya pengadaan kereta api buatan PT INKA (Persero) lebih mahal. Hal ini karena kereta tersebut merupakan kereta baru, sementara kereta yang selama ini dipakai merupakan kerata bekas yang diimpor.

Seperti diketahui, KAI dan PT INKA (Persero) baru saja menjalin kerja sama pengadaan 16 unit trainset Kereta Rel Listrik (KRL).

Namun sayang, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo belum dapat merinci berapa biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan KRL kali ini. Sebab, anggaran pengadaan ini masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mahal ya yang baru, tapi hitungan per penumpangnya yang akan kita hitung bersama-sama dengan Kemenhub. Sehingga secara cost masih terlalu dini," katanya usai penandatanganan MoU KAI dan INKA, Senin, 9 Mei.

Meski biaya pengadaan diproyeksi sangat mahal, Didiek memastikan bahwa pihaknya tidak akan memberatkan keuangan negara maupun masyarakat.

Tak hanya itu, kata Didiek, proses pengadaan kereta KRL ini pun harus mempertimbangkan Public Service Obligation (PSO). Sehingga anggaran yang akan digunakan masih dalam tahap perhitungan.

"Karena untuk KLR itu kan ada skema PSO kita akan lakukan penghitungan. Tentu tak akan memberatkan masyarakat dan pemerintah," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, PT INKA (Persero) dan KAI Commuter menjalin kerja sana tekait pengadaan kereta api. Nantinya kereta rel listrik (KRL) akan menggunakan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun kemandirian.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kerja sama ini merupakan terobosan baru di dunia perkeretaapian. Sekaligus dalam rangka pengembangan ekosistem perkeretaapian yang modern.

"Jadi mereka ini akan melakukan pengadaan 16 unit kereta trainset. Dimana ini merupakan satu terobosan, kita harapkan memang di Indonesia akan tercipta ekosistem perkeretaapian yang sehat," katanya.

Langkah kedua BUMN tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan impor rangkaian trainset atau set kereta bekas dari negara lain. Diakui Kartika, bahwa impor rangkaian set kereta memang masih dominan saat ini.

"Harapannya produksinya pun bisa bertahap di Indonesia. Karena saat ini masih banyak kereta trainset yang diimpor," jelasnya.