Sektor Darat Paling Krusial, Kemenhub Siapkan Tiga Skema Rekayasa Lalu Lintas Mudik Lebaran 2022
Enteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (Foto: Dok Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada periode angkutan mudik Lebaran 2022.

"Dari apa yang kita bahas tadi pertama kali sudah disampaikan bahwa kita ada tiga macam skenario. Bisa dilakukan mulai tanggal 28, atau juga bisa tanggal 25," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai memimpin rapat koordinasi "Simulasi Pergerakan dan Antisipasi Puncak Arus Lalu Lintas di Jalan Tol Pada Masa Mudik Lebaran Tahun 2022" dikutip Antara, Jumat 15 April.

Menhub menyampaikan tiga rekayasa lalu lintas tersebut yaitu contra flow, one way, dan penerapan ganjil genap di jalan tol.

Ia menyebut sektor darat menjadi titik krusial dari penanganan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran. Berdasarkan survei yang dilakukan Balitbanghub sekitar 47 persen dari 85,5 juta orang yang diprediksi akan melakukan mudik akan menggunakan jalur darat, baik kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) maupun angkutan darat (bus dan angkutan penyeberangan ataupun lainnya).

"Kita akui bahwa Cipali atau dari Jakarta menuju Semarang adalah daerah paling rawan sehingga perlu rekayasa lalu lintas," ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan pihaknya terus melakukan kalkulasi simulasi yang akurat sejalan dengan kondisi di lapangan.

Ia juga meminta kepada pemangku kepentingan agar dapat memformulasikan secara teknis terkait rekayasa lalu lintas, sehingga dapat direkomendasikan kepada Presiden Joko Widodo.

“Pasalnya saat ini bisa saja bukan hanya masyarakat yang mudik melakukan perjalanan tetapi yang berwisata juga. Maka dari itu perlu antisipasi dan solusi penanganan yang baik,” katanya.

Menhub menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kebijakan mudik tahun 2022, kepada unsur terkait, termasuk Korlantas Polri dan pemerintah daerah, untuk memastikan ada kesamaan persepsi terkait syarat perjalanan, pengendalian lalu lintas, dan kebijakan lainnya.