Bagikan:

JAKARTA - Maria Kristina Bupu, Ketua Forum Peduli Dampak Lingkungan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Geothermal, Mataloko menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat terbuka berbentuk video tersebut, Maria menagih janji Presiden untuk mengunjungi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Saya Maria Kristina Bupu, Ketua Forum Peduli Dampak Lingkungan PLTP Geothermal, Mataloko yang telah bertemu bapak Presiden Jokowi pada tanggal 11 September 2016 di Banten Karangantu. Saat itu bapak berjanji akan meninjau langsung, menginjakkan kaki bapak di Bumi Geothermal Mataloko akibat suplai gas H2S beracun yang telah meresahkan warga sekitar dalam radius 0 sampa 2 km," ujar Maria dalam video berdurasi 2 menit tersebut, dikutip Kamis 14 April.

Ia merinci, dampak yang kini dirasakan masyarakat sekitar WKP Mataloko adalah menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencarian utama masyarakat.

"Yang kedua, gas H2S telah mencemarkan udara yang menganggu pernapasan, merusak atap rumah warga, sekolah, tempat ibadah dan instansi terkait lainnya," serunya.

Ketiga, semburan lumpur beserta belerang yang saat ini berada dilokasi telah meresahkan kehidupan masyarakat adat sekitar dan menyebabkan hilangnya lahan warga.

"Oleh karena itu, kami menanti janji bapak untuk meninjau langsung proyek PLTP Geothermal Mataloko. Terima Kasih," pungkas Maria.

PLTP Mataloko merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang termasuk dalam program 35.000 MW. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT PLN (Persero) melakukan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko.

PLN memperkirakan pembangunan PLTP Mataloko berkapasitas 20 megawatt (MW) ini diperkirakan menelan biaya Rp101,8 miliar.