JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia. Sampai tahun 2030, pemerintah akan membangun PLTP dengan kapasitas sebesar 3.355 MW untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
“Hal itu tercantum dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030,” kata Harris, Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Webinar bertajuk “Fungsi Komunikasi dalam Tata Kelola Industri Energi Terbarukan di Indonesia” yang diselenggarakan Universitas Telkom, Senin 11 April kemarin.
Target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai Karbon Netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat dari itu. Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030.
“Transisi menuju energi yang berkelanjutan juga menjadi salah satu dari tiga fokus Presidensi G20 Indonesia,” katanya.
Ada sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi target tersebut. Pertama, kata Harris, pemerintah akan melakukan pengeboran (government drilling) untuk mengurangi risiko para pengembang sekaligus untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi. Sampai 2024, pemerintah akan melakukan pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi untuk rencana pengembangan sebesar 683 MW.
Kedua, pemanfaatan dana PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi), dan GREM (Geothermal Resources Risk Mitigation) untuk pendanaan pengembangan panas bumi. Ketiga, sinergi antar-BUMN. Selama ini, paling tidak ada tiga BUMN yang bergerak di bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di bawah Sub Holding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
Keempat, optimalisasi sumber daya di WKP yang sudah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Dua di antaranya adalah membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW, dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW). Saat ini, PT PGE juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 0,5 MW.
Sampai akhir 2021, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia mencapai 2.276 MW, sebagian besar berada di dalam Wilayah Kerja PT PGE, yakni sebesar 1.877 MW. PT PGE mengelola 13 Wilayah Kerja dengan kapasitas 672 MW yang dioperasikan sendiri, dan 1.205 MW melalui Joint Operation Contract (JOC).
BACA JUGA:
Berdasarkan hasil riset Wood Mackenzie, Indonesia diproyeksikan akan menjadi pemain geothermal terbesar di dunia pada 2026.
“Kapasitas terpasang pembangkit pada panas bumi di Indonesia pada 2026 akan mencapai 5.240 MW. Pada tahun itu, Indonesia akan menggeser Amerika dari posisi nomor satu,” kata Direktur Utama PT PGE Ahmad Yuniarto Webinar bertajuk “Renewable Energy Invest in Indonesia 2022” yang diselenggarakan CSIS Indonesia dan Tenggara Strategics pada Kamis 7 April.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yuniarto menambahkan, PT PGE saat ini juga sedang melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan tender EPCC (Engineering Procurement Construction Commissioning) di sejumlah WKP. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan dilakukan di WKP Seulawah (Aceh) dan Sungai Penuh (Jambi), sedangkan tender EPCC di WKP Lumut Balai, Sumatera Selatan (55 MW), dan Hululais, Bengkulu (110 MW).
Menurut Harris, selain untuk kelistrikan, panas bumi bisa dimanfaatkan secara langsung untuk berbagai keperluan, di antaranya sektor agrikultur seperti pengolahan teh, pengeringan biji kopi, dan industri gula aren.
“Efisiensi konversi panas bumi yang tinggi, berkisar 80-90 persen merupakan potensi yang sangat baik untuk pemanfaatan secara langsung, termasuk untuk pariwisata,” katanya.
PT PGE juga sudah mengembangkan GeoAgro di WKP Kamojang, antara lain untuk sterilisasi Cocopeat, media tanam untuk kentang dan juga jamur. Selain itu, PGE juga sedang menjajaki pembukaan kawasan pariwisata geothermal di WKP Lahendong. Tomohon di mana PLTP Lahendong berlokasi merupakan salah satu tujuan wisata di Sulawesi Utara.
Berbagai pemanfaatan tersebut merupakan komitmen PGE untuk terus mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE. Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan PGE pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya panas bumi.
Komitmen PGE dalam pengembangan energi panas bumi dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan goals ke-7 (energi bersih dan terjangkau), goals ke-8 (pekerjaan yg layak dan pengembangan ekonomi), dan goals ke-13 (penanganan perubahan iklim) pada Sustainable Development Goals (SDGs).
