JAKARTA - Minyak goreng mengalami kelangkaan dan hanya melonjak tinggi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun tak tinggal diam terhadap permasalahan yang terjadi di Tanah Air tersebut. Salah satu caranya dengan mengalihkan produksi CPO untuk minyak goreng.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan strategi BUMN untuk membantu permasalahan minyak goreng adalah dengan mengalihkan produksi CPO yang bukan untuk minyak goreng ke minyak goreng. Kemudian juga diikuti dengan operasi pasar.
"Men-switch seperempat dari produksi kita yang tadinya tidak minyak goreng, dipindahkan. Kita operasi pasar. Cukup? Tidak. Karena itu sejak awal kita mengetuk teman-teman swasta yang perkebunannya 56 persen," katanya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook, Selasa, 22 Maret.
Erick menilai masalah kelangkaan minyak goreng bisa diatasi dengan meningkatkan kerja sama antara BUMN dengan swasta. Sebab, BUMN hanya memiliki luas lahan perkebunan 4 persen dan kontribusinya baru 7 persen.
Lebih lanjut, Erick mengatakan ekonomi bisa melaju kencang apabila ada kerukunan. Dalam hal ini percepatan laju ekonomi membutuhkan kerjasama antara pemerintah BUMN dan juga swasta.
"Ayo lah kan kembali begini loh kalau yang namanya ekonomi kita tumbuh kan perlu ada kerukunan. Itu yang kita ketuk. Kalau susah perlu dibantu juga, harus," ucapnya.
Sekedar informasi, harga minyak goreng terus meningkat sejak akhir 2021. Pada awal tahun ini, pemerintah sempat menerapkan minyak goreng satu harga Rp14.000. Namun, kebijakan tersebut membuat minyak goreng sulit didapatkan.
Pada Februari 2022, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi atau HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter dan minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter.
Sejak diberlakukan kebijakan tersebut, kelangkaan minyak goreng masih terjadi. Bahkan, harga di pasaran ditemukan masih jauh lebih tinggi dari HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
Akhirnya, per Rabu 13 Maret lalu, pemerintah menaikkan HET minyak goreng curah menjadi Rp14.000 per liter dan pemerintah juga mencabut HET minyak goreng kemasan. Artinya, minyak goreng kemasan dilepas sesuai dengan mekanisme pasar.
Dalam perkembangannya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa pasokan minyak goreng harusnya cukup untuk masyarakat di setiap provinsi. Namun, dia mencium adanya spekulan yang bermain dalam kelangkaan pasokan dan tingginya harga minyak goreng di Tanah Air. Hal ini yang membuat harga minyak goreng di tingkat konsumen bergejolak.
BACA JUGA:
Berdasarkan data BPS per Februari 2022, harga minyak kemasan dari yang semula Rp20.279 per liter menjadi Rp16.965 per liter atau turun 18,9 persen. Sementara itu, untuk minyak curah turun dari 17.726 per liter menjadi Rp15.583 per liter atau 10,1 persen. Namun, nyatanya harga tersebut tidak berlaku di pasaran.
Padahal, lanjut Lutfi, pemerintah telah mendistribusikan 551 juta liter dari 720 juta liter ke seluruh penjuru Indonesia. Menurut dia, seharusnya sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di tiap provinsi.
"Yang terjadi adalah, spekulasi dari kami, ada orang-orang yang tidak sepatutnya menerima hasil dari minyak ini. Misalnya masuk ke tempat industri yang harusnya ke masyarakat 1,8 juta ton per bulan atau diselundupkan keluar negeri. Ini adalah mafia yang musti kita berantas bersama-sama," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 17 Maret.
Lutfi mengungkapkan bahwa ada tiga daerah yang diduga menimbun minyak goreng, antara lain adalah Medan, Sumatera Utara (Sumut); Surabaya, Jawa Timur (Jatim); DKI Jakarta. Untuk Sumatera sendiri per 14 Februari hingga 16 Maret mendapatkan pasokan minyak goreng sebesar 60.423.417 liter.
"Saya pergi tidak ada migor, ada tiga daerah yang mirip seperti ini, yaitu Surabaya, Jawa Timur yang distribusi 91 juta, Jakarta 85 juta dengan 11 juta rakyat dan Sumut," ucapnya.
