Tuntut Muhammad Lutfi Turunkan Harga Minyak Goreng, 300 Buruh Datangi Kementerian Perdagangan Besok: Mendag Dinilai Gagal

JAKARTA - Ratusan buruh dan petani bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, besok. Mereka menuntut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menurunkan harga bahan pokok, termasuk minyak goreng.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan unjuk rasa tersebut akan diikuti 300 orang. Massa aksi tersebut berasal dari berbagai organisasi serikat buruh dan serikat petani di Jabodetabek

"Besok, hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, elemen buruh bersama petani akan melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan. Jumlah massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa kurang lebih 300 orang," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin, 21 Maret.

Dalam unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB. Iqbal mengatakan massa aksi membawa tiga tuntutan, yaitu turunkan harga minyak goreng, turunkan harga bahan pokok dan ganti Menteri Perdagangan.

"Kita meminta pemerintah melakukan stabilisasi harga dan menurunkan harga bahan pokok, termasuk minyak goreng. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok, apalagi menjelang Ramadan dan Idulfitri, tentu ini akan memberatkan masyarakat," ucapnya.

Terlebih ini terjadi di saat kenaikan upah buruh di tahun 2022 ini sangat kecil, bahkan di beberapa daerah tidak mengalami kenaikan.

"Harga minyak goreng Rp23.900 per liter sangat memberatkan buruh, petani, nelayan, pedagang kaki lima, miskin desa, miskin kota, pengangguran. Bahkan tidak hanya mahal. Tetapi juga langka dan rakyat harus mengantri seperti pengemis," katanya.

Padahal, kata Iqbal, saat ini Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, dengan angka produksi 40 juta ton lebih per tahun.

Atas dasar itu, Iqbal mengatakan buruh mengutuk keras Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian, yang tidak bisa mengendalikan negeri penghasil CPO terbesar dunia, karena minyak goreng saat ini langka dan mahal.

"Kami menuntut Menteri Perdagangan diganti karena telah gagal mengendalikan harga," ucapnya.

Iqbal mengatakan aksi tersebut adalah aksi awalan yang dilakukan oleh kaum buruh dan petani. "Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Partai Buruh bersama Serikat Buruh dan Serikat Petani akan melakukan aksi lanjutan yang lebih besar dan meluas di seluruh Indonesia," tuturnya.