Perekonomian Digital Nasional Bakal Tembus 146 Miliar Dolar AS di 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator (menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut valuasi digital ekonomi Indonesia saat ini telah mencapai 70 miliar dolar AS, dan menjadi yang tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, dengan penguasaan pasar mencapai 40 persen dari keseluruhan valuasi ASEAN.

Nilai valuasi tersebut bahkan diyakini bakal terus berkembang menembus angka 146 miliar dolar pada tahun 2025 mendatang. "Kita harus memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang hebat ini untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujar Airlangga, dalam keterangan resminya, di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Jumat, 18 Maret.

Sementara dari sisi talenta digital di masa depan, menurut Airlangga, pada 2030 mendatang diperlukan sekitar sembilan juta Sumber Daya Manusia (SDM) digital di Indonesia, yang akan dipenuhi oleh generasi muda saat ini.

Keberadaan talenta-talenta digital baru ini disebut Airlangga bakal mampu mengakselerasi pertumbuhan wirausahawan di Indonesia.

Dengan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi di 2022 juga ditargetkan sebesar 5,2 persen year on year dapat tercapai.

“Untuk mencapainya, strategi penanganan pandemi, dengan memperkuat proses 3T, pengobatan atau terapi, protokol kesehatan, serta vaksinasi, akan tetap jadi yang utama di samping strategi pemulihan ekonomi,” tutur Airlangga.

Dalam jangka panjang, Indonesia ingin dapat terbebas dari jebakan kelas menengah sehingga perlu diciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan memperbanyak jumlah wirausahawan.

Saat ini, rasio jumlah wirausahawan Indonesia masih rendah dan berkisar 3,47 persen dari total populasi sehingga pengembangan UMKM perlu untuk lebih didukung lagi dan upaya untuk membantu para pelaku UMKM tersebut agar tetap bertahan di tengah pandemi juga harus dilakukan.

“Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu penciptaan lapangan kerja tersebut, karena aturan ini akan meningkatkan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas melalui paradigma baru yakni perizinan berbasis risiko yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi,” tegas Airlangga.