Menko Airlangga Tegaskan Peran Penting TNI Sebagai Pendukung Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan peran penting Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Termasuk dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga berbagai isu lain yang lebih luas.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19, peran TNI sebagai komponen bangsa sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik dalam rangka penanganan pandemi maupun dalam isu-isu lain yang lebih luas,” ujar Airlangga, saat hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI tahun 2022, Selasa, 15 Maret.

Memasuki tahun 2022, menurut Airlangga, pemulihan ekonomi nasional diyakini bakal terus berlanjut seiring dengan kasus COVID-19 yang semakin melandai. Karenanya, pemerintah tak ragu untuk memasang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen. Target tersebut hanya dapat dicapai dengan peran berbagai pihak, termasuk TNI, dalam sinergi sebagaimana yang telah berjalan dengan baik selama ini.

"Pemerintah bersama TNI dan Polri telah memperkuat kerjasama dalam berbagai program penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN), seperti program vaksinasi dan penyaluran Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima, dan Warung (BT-PKLW)," tutur Airlangga.

Dijelaskannya, pada tahun 2021 lalu pemerintah telah melaksanakan program BT-PKLW yang disalurkan melalui TNI dan Polri. Airlangga pun mengapresiasi bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, target penyaluran bantuan dapat dicapai 100 persen dalam waktu yang relatif singkat. "Atas prestasi tersebut, program BT-PKLW menjadi salah satu Program PEN terbaik yang memiliki serapan tertinggi dalam waktu yang singkat," ungkap Airlangga.

Berbekal fakta-fakta itu, lanjut Airlangga, pemerintah kembali melanjutkan program BT-PKLW dengan memperluas dan menambah target penerima. Kini, selain dari PKL dan warung, nelayan juga menjadi target penerima manfaat bantuan tersebut, sehingga nama program tersebut berubah menjadi Program BT-PKLWN.

Program tersebut bakal menyasar 212 kabupaten dan kota, yang masuk dalam roadmap program pengentasan kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan mendekati nol persen pada tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah berkepentingan agar program ini bisa tepat sasaran, sehingga memberi tugas kepada TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan penyaluran agar bantuan bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” papar Airlanngga.

Kepada para anggota TNI, terutama yang berada di garis terdepan yang melakukan pendataan terkait dengan BT-PKLWN, Airlangga menyampaikan harapannya agar tetap melakukan proses pendataan baik secara transparan, kehati-hatian, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Program BT-PKLWN tahun 2022 sendiri telah dilaunching pada tanggal 14 Maret 2022, di Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dan diharapkan paling lambat dapat diselesaikan dalam empat bulan ke depan.

"Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk segenap jajaran TNI dan Babinsa yang telah menjalankan program ini dengan sangat baik. Dengan program ini, diharapkan kedekatan TNI dan masyarakat semakin kuat dan mendukung peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, bermanfaat, membantu perekonomian masyarakat, dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat,” tegas Airlangga.