Bagikan:

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai akan terjadi migrasi masyarakat kelas menengah yang tadinya menggunakan LPG non-subsidi beralih ke gas LPG 3 kilogram (Kg) atau gas melon. Artinya, gas melon akan diburu masyarakat imbas dari kenaikan harga tersebut. Karena itu, pemerintah harus melakukan antisipasi.

Seperti diketahui, PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non-subsidi Rp15.500 per kg. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan bertahap yang sudah dilakukan Pertamina sejak akhir Desember 2021.

"Yang perlu diantisipasi itu bergeser nih masyarakat kelas menengah yang biasa menikmati LPG non-subsidi, mungkin akan masuk ke LPG yang 3 kg atau LPG subsidi karena gap harga atau selisihnya sudah semakin jauh," tuturnya saat dihubungi VOI, Senin, 28 Februari.

Lebih lanjut, Bhima menyakini bahwa migrasi penggunaan LPG non-subsidi ke LPG bersubsidi pasti akan terjadi.

"Nah ini kan sementara subsidi LPG yang gas melon itu dilakukan secara terbuka, jadi ini harus diantisipasi," ucapnya.

Menurut Bhima, jika pengguna LPG bersubsidi bertambah banyak, maka belanja subsidi akan membengkak juga. Karena itu, Bhima menekankan pengawasan distribusinya harus diperketat.

"Ini harus dipantau pengawasannya di daerah-daerah ya. Jadi migrasi ini pasti kan terjadi karena selisihnya sudah semakin jauh," katanya.

Di samping itu, Bhima juga mengaku khawatir masyarakat miskin dan pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan akan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg.

"Dan ini justru akan menyulitkan bagi pelaku usaha UMKM ataupun masyarakat miskin yang memang betul-betul berhak terhadap LPG yang 3 kg," tuturnya.