JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pelaku industri keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sangat penting agar dapat menjangkau ke seluruh daerah. Pasalnya, masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83 persen dan 68 persen.
“TPAKD sangat penting dalam menyerap program-program yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi seperti program KUR untuk mendorong kemajuan UMKM,” ujarnya dalam keterangan resmi saat berbicara di forum Rakornas TPAKD, dikutip Jumat, 17 Desember.
Menurut Wimboh, OJK juga mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya.
“Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang alami kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami. Kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat,” katanya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, OJK dan TPAKD akan terus mengembangkan program digitalisasi bagi UMKM mulai dari pembiayaan, pembinaan, promosi dan penjualan untuk semakin mempercepat kemajuan UMKM.
Wimboh juga meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk TPAKD di seluruh tingkat kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat.
“OJK terus mendorong penyaluran KUR ini. Kemarin kami telah bertemu dengan pimpinan perbankan membahas agar target KUR tahun ini Rp285 triliun bisa tercapai. Dan saya yakin sampai akhir tahun angka itu bisa tercapai,” tutup Ketua OJK Wimboh Santoso.