Pemerintah Bidik Pesantren Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Inklusi Keuangan Diperluas

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian semakin gencar masuk ke dalam ekosistem pondok pesantren guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan implementasi strategi inklusif dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi program serta dukungan dari berbagai stakeholder.

Menurut dia, sejumlah kegiatan yang telah berlangsung antara lain program pelatihan santripreneur oleh Kemenperin, penyerahan fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda di kalangan pesantren oleh Kemenpora, program pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu, hingga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan kerja sama Pertashop oleh Pertamina.

“Semua program ini ditujukan untuk mendukung pemberdayaan pondok pesantren agar bisa mandiri sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya dalam keterangan saat melakukan kunjungan kerja ke Garut, dikutip Minggu, 28 November.

Iskandar menambahkan, selain sebagai lembaga dakwah, pesantren memiliki posisi strategis untuk memberdayakan ekonomi para santri, para kyai dan masyarakat di sekitar. Asumsi tersebut pada dapat dilihat dari jumlah pesantren di Indonesia pada 2020 tercatat sebanyak 28.194 pondok pesantren dengan 44,2 persen diantaranya memiliki sumber daya ekonomi.

“Diharapkan strategi ini bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat,” tegasnya.

Iskandar menjabarkan, inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan di masa pandemi. Pada 2020 lalu tercatat kepemilikan akun sebanyak 61,7 persen dan penggunaan akun sebesar 81,4 persen. Hal ini sejalan dengan penggunaan uang elektronik berbasis seluler yang meningkat hampir 2,5 kali lipat menjadi 11,7 persen pada tahun lalu dibandingkan periode 2018 yang hanya 4,7 persen.

“Inklusi keuangan itu berarti semua masyarakat harus tersentuh dengan layanan finansial. Masyarakat kelompok atas dan kelompok bawah tidak dibedakan dalam konteks ini, semua sama. Pemerintah berharap semua pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Iskandar tidak lupa menghimbau agar semua pihak terus menerapkan 3M dan protokol kesehatan yang ketat.

“Karena aspek kesehatan ini sangat penting dan tidak terpisahkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” tutup dia.