Papua Memang Terbelakang tapi Sebagai Mensos Risma Punya Cara Memperbaiki Itu daripada Menstigma
Menteri Sosial Tri Rismaharini (Foto: Twitter @Tri_Rismaharini)

Bagikan:

JAKARTA - Pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan pegawainya ke Papua menuai kritik. Ia dianggap mempertebal stigma kalau Papua itu wilayah terbelakang. Memang kita tak bisa memungkiri fakta itu. Tapi alih-alih berpotensi menstigma, alangkah lebih baik Risma mencari cara mengangkat masalah tersebut dari Bumi Cenderawasih. 

Pernyataan itu terucap tatkala Risma memarahi pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa 13 Juli. Kemarahan itu meluap saat ia melihat banyak ASN yang masih bersantai di dalam kantor, tidak sigap membantu operasional dapur umum yang tengah digelar. 

Risma kemudian mengancam akan memindahkan seluruh ASN Kementerian Sosial ke Papua jika masih tak mau membantu operasional dapur umum. "Saya tidak mau lihat seperti ini, kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua. Saya enggak bisa mecat kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana," kata dia. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Foto: Antara)

Mempertebal stigma

Pernyataan Risma menuai kritik. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara misalnya meminta Risma meminta maaf atas ungkapannya. Sebab, pernyataan tersebut bisa mempertebal stigmatisasi terhadap Papua dan Masyarakat Papua. 

Padahal menurut Beka, Papua adalah daerah yang sederajat dengan daerah lainnya di Indonesia. Ia menilai Papua tidak sepantasnya menjadi tempat pembuangan atau penghukuman bagi orang yang dianggap tak bisa bekerja dengan baik. 

"Papua bukan tempat pembuangan dan penghukuman bagi mereka yang dianggap tak bisa bekerja. Papua setara dan sederajat dengan daerah lain di Indonesia," kata Beka dikutip Kompas

Oleh karena itu Beka justru meminta Risma mengirimkan anak buah terbaiknya untuk bekerja di Papua. Hal itu dilakukan untuk membantu sekaligus melindungi harkat dan martabat masyarakat Papua. 

Kondisi Papua

Memang kita tak bisa menutup mata, kalau kondisi kesejahteraan Papua masih tertinggal jauh dari wilayah lain di Indonesia. Seperti diketahui, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Bumi Cenderawasih  pada 2020 mencapai 26,8 persen. Posisi Papua diikuti Papua Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,7 persen. 

Angka kemiskinan di Papua bahkan bertambah dari tahun sebelumnya pada periode yang sama yakni 26,55 persen. Hal yang sama juga terjadi di Papua Barat. Pada 2019 di periode yang sama, angka kemiskinan di provinsi tersebut sebesar 21,51 persen. 

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 10,1 persen. Dan mirisnya, peringkat angka kemiskinan Papua tak berubah sejak era Orde Baru. 

Banyaknya penduduk miskin yang ada di Papua menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Data BPS mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua pada 2020 merupakan yang terendah dari 34 provinsi di Indonesia yakni 60,44. Angka tersebut bahkan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 60,84. 

Ilustrasi (Unsplash/Dhafi Fimbay)

 

Akar masalah

Direktur Center of Economic and Law Studies CELIOS Bhima Yudisthira mengatakan kemiskinan di Papua itu struktural.  Salah satu musababnya kata Bhima, Papua terlalu bergantung pada komoditas khususnya pertambangan. 

"Secara struktural Papua terlalu bergantung pada komoditas khususnya pertambangan jadi kemiskinan struktural itu nyata. Sebagian sumber daya alam yang ditambang, hanya dinikmati sedikit oleh orang asli Papua," kata Bhima kepada VOI

Selain itu Bhima bilang, masalah lain yang dihadapi Papua adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur. "Kemudian pembangunan infrastruktur yang timpang dengan Sulawesi maupun Jawa juga jadi masalah utama."

Sementara itu, di lapangan, masalah penghambat kesejahteraan warga Papua lebih pelik lagi. Pengamat Politik Papua, Frans Maniagasi dalam tulisannya di Media Indonesia mengungkapkan salah satu penghambat kemajuan masyarakat Papua adalah karena masing-masing kementerian atau lembaga kerap memperlihatkan sektoral di lapangan. Bahkan tak jarang ditemukan adanya program fiktif. 

"Realitas di lapangan menunjukkan karena tak mengetahui secara pasti aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka keliru dalam alokasi program dan anggaran. Akibatnya masyarakat hanya menjadi target dari program yang bukan menjadi aspirasi dan kebutuhan mereka," kata Frans.

Akibatnya, menurut Frans muncul anggapan dari masyarakat bahwa program itu hanyalah proyek tipu-tipu. "Programnya dibuat dari kementerian/lembaga di Jakarta dengan tidak didukung data lapangan yang memadai. Rakyat hanya menjadi stempel di antara penyusun dan pembuat program dengan dana miliaran rupiah." 

Sekarang kembali ke Mensos Risma. Mungkin alangkah lebih baik sekarang ini disudahi marah-marahnya.  Jadi, daripada berpotensi mempertebal stigmatisasi terhadap wilayah dan warga Papua, alangkah lebih mulia kalau Risma, sebagai Mensos, mencari cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. 

Saatnya mencari cara

Menurut Ekonom Bhima Yudhistira, sebetulnya bukan tidak mungkin Risma bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan Papua. Soal ego kelembagaan misalnya, menurut Bhima hal ini bisa diatasi dengan meningkatkan kerja sama lintas kementerian. "Sebenarnya bisa dilakukan dengan koordinasi lintas kementerain lembaga, termasuk soal Otsus."

"Risma kan bukan walikota daerah yang spesifik, tapi sudah jadi menteri yang cakupannya nasional. harusnya bisa mewakili suara rakyat Papua untuk mendapatkan program pembangunan yang lebih adil," ujar Bhima. 

Selain itu, masih kata Bhima, sebagai Mensos, Risma punya andil penting untuk memastikan data penerima bantuan ganda bisa segera diselesaikan. "Ini perlu untuk menjamin bantuan pangan maupun bantuan non tunai."

Berikutnya, hal yang bisa dilakukan Risma adalah memperjuangkan Papua untuk mendapat alokasi dana yang jauh lebih besar dari daerah lain. "Karena angka kemiskinan yang tinggi di Papua, serta banyaknya orang rentan miskin yang tertekan akibat pandemi COVID-19," pungkasnya. 

*Baca informasi lain tentang PAPUA atau tulisan menarik lain dari Ramdan Febrian Arifin.

 

BERNAS Lainnya