Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik, Kelas Menengah Kian Terjepit

JAKARTA – Kenaikan hargaLiquefied Petroleum Gas(LPG) nonsubsidi di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan kebutuhan pokok lainnya membuat masyarakat kelas menengah makin terjepit.

Tak lama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, pemerintah mengumumkan kenaikan LPG. Sebelum kenaikan, Bright Gas 12 kg di tingkat agen distribusi dijual sekitar Rp192.000 per tabung. Tap kini harganya naik menjadi Rp228.000 per tabung untuk wilayah Jawa Tengah, DKI Jakarta, hingga Jawa Timur.

Sedangkan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Jambi, harganya sedikit lebih tinggi, yaitu Rp230.000 per tabung.

Menurut sejumlah pengamat ekonomi, bukan tidak mungkin akan terjadi perpindahan besar-besaran dari pembelian barang nonsubsidi ke subsidi, yang bisa berdampak pada kelangkaan jika situasinya berkepanjangan. Selain itu, kelompok masyarakat kelas menengah pun kian terjepit dengan situasi seperti sekarang ini.

Perpindahan ke BBM dan LPG Subsidi

Pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM dan LPG dalam rentang waktu dekat, dan secara tiba-tiba. Sejak 18 April 2026, kenaikan harga BBM nonsubsidi berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Rata-rata kenaikannya sebesar 60 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, kenaikan beberapa harga BBM nonsubsidi karena melonjaknya harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Hingga saat ini harga Pertamax dan Pertamax Green masih belum ada kenaikan, namun Bahlil memberi sinyal harga kedua jenis bensin tersebut akan disesuaikan mengikuti harga minyak dunia.

Di waktu bersamaan, PT Pertamina juga menaikkan harga LPG nonsubsidi 5,5 kg dan 12 kg dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp19 persen. Sedangkan LPG subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan dan akan tetap disalurkan secara tepat sasaran.

Direktur Riset dari Bright Institute Muhammad Andri Perdana menyebut masyarakat calon kelas menengah dan menengah atas adalah kelompok yang paling terbebani dengan kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi ini. Ia menuturkan, kelompok masyarakat berpenghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak cukup miskin untuk mengakses BBM maupun LPG subsidi. Namun di sisi lain, mereka juga tak bisa dibilang kaya untuk menikmatiBBM dan LPG nonsubsidi.

Di tengah kenaikan drastis harga BBM dan LPG nonsubsidi, Andri memperkirakan warga calon kelas menengah dan menengah atas tersebut akan mencari akal untuk bertahan hidup. Salah satunya, berbondong-bondong pindah dari yang sebelumnya tidak membeli barang-barang nonsubsidi akhirnya memilih ke produk subsidi.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, lonjakan harga, terutama LPG nonsubsidi, sangat dirasakan masyarakat kelas menengah, karena banyak digunakan oleh mayoritas rumah tangga kelompok ini.

Kenaikan tersebut, kata Faisal, langsung berdampak pada pengeluaran harian kelas menengah. Sedangkan kenaikan BBM nonsubsidi dampaknya relatif terbatas pada kelas menengah karena jenis BBM yang mengalami kenaikan signifikan adalah BBM dengan spesifikasi tinggi, yang biasanya dikonsumsi kalangan atas.

Selain itu, kenaikan harga avtur juga berpotensi berdampak melalui naiknya harga tiket pesawat, yang turut memengaruhi mobilitas dan pengeluaran masyarakat kelompok ini.

Bantuan Pemerintah

Faisal menegaskan, kenaikan harga energi secara umum akan menekan daya beli kelas menengah dan berimbas pada sektor produksi. Ini karena konsumsi kelompok menengah menjadi penopang utama aktivitas ekonomi.

Untuk jangka pendek, Faisal menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan agar tekanan terhadap kelas menengah tidak semakin berat. Ia juga menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat untuk menahan laju inflasi, terutama di sektor pangan.

Sedangkan untuk jangka menengah hingga panjang, ia mengatakan pemerintah perlu fokus pada penguatan sisi pendapatan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja formal. Kelas menengah, menurut Faisal, telah mengalami tekanan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan cenderung menyusut sejak pandemi.

“Program pemerintah perlu menyasar penciptaan lapangan kerja, terutama yang formal, karena itu yang paling memengaruhi daya beli kelas menengah,” kata dia.

Opini lain diutarakan Direktur Energy Shift Institute, Putra Adhiguna. Ia mengatakan, bantuan subsidi tunai langsung bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk menahan tekanan dari sisi energi.

“Subsidi tunai langsung adalah salah satu solusi terbaik mengingat rumah tangga miskin mendapatkan subsidi lebih rendah dibanding golongan yang lebih mampu, kendali distribusi subsidi juga penting,” ujarnya.

Ia juga menekankan pengendalian distribusi subsidi menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan.

Mekanisme pengendalian distribusi, termasuk penggunaan teknologi seperti biometrik, harus dijalankan secara konsisten. Selama ini, kata dia, berbagai upaya pengendalian kerap terhambat tarik-menarik kepentingan politik.

"Dalam distribusi subsidi energi, kuncinya adalah konsistensi. Sudah berulangkali usaha kendali maju mundur karena tarikan politik. Saat ini harus bisa dipastikan jangan lenyap menjadi proyek sesaat, selagi terus diperbaiki," tandasnya.