Bagikan:

JAKARTA – “Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia menyerap karbon dioksida, darimana kita dituduh, yang mboten-mboten aja orang-orang itu,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Itu adalah petikan pidato Presiden Prabowo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta pada akhir Desember 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengutarakan alasan utama mengapa Indonesia harus menambah luasan perkebunan kelapa sawit. Itu karena kelapa sawit adalah produk strategis yang dibutuhkan banyak negara. Ia pun mengimbau seluruh pejabat daerah, termasuk kepolisian dan TNI, untuk menjaga kebun-kebun kelapa sawit karena merupakan aset negara yang sangat penting.

Bahkan, mantan Danjen Kopassus tersebut berujar bahwa luas kebun harus ditingkatkan. Soal deforestasi, kepala negara meminta masyarakat tak perlu khawatir karena menurutnya itu tidak berbahaya.

Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025).(Dok. BPMI Sekretariat Presiden)

1,4 Juta Ha Terdeforestasi

Hampir setahun berlalu, pernyataan Presiden Prabowo kembali menjadi perhatian masyarakat luas. Sejak akhir November kemarin, tiga provinsi di Indonesia, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Pemandangan memilukan terhampar di media sosial tentang bagaimana sejumlah akses jalan utama terputus, warga kekurangan air bersih, tanpa listrik dan jaringan internet, rumah-rumah hancur diterjang banjir, memaksa ribuan keluarga mengungsi ke tempat lebih aman. Belum lagi kasus kelaparan bagi warga yang selamat karena bantuan terlambat datang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir dan longsor yang melanda Sumatra menyebabkan 442 orang meninggal, 402 orang hilang, dan 156.918 jiwa terpaksa mengungsi.

Kondisi jalan nasional yang dihantam banjir bandang di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Minggu (30/11/2025). (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah banyaknya gelondongan kayu yang ikut terbawa derasnya air. Fenomena ini pun membuat publik ramai-ramai mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai melakukan pembiaran terhadap penggundulan hutan.

Ini sejalan dengan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa pada periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), geothermal, izin PLTA dan PLTM.

Kembali ke soal pernyataan Prabowo yang menyebut kelapa sawit adalah pohon, sehingga menurutnya penebangan hutan dan menggantinya dengan lahan sawit tidak berbahaya.

Dilihat sekilas, kelapa sawit memang seperti pohon-pohon pada umumnya. Bentuknya tinggi, besar, dan berdaun. Persis seperti yang dijelaskan Prabowo waktu itu. Tapi kenyataannya, sawit adalah perennial monocot, seperti kelapa dan pisang, yang struktur batangnya tidak punya lingkaran pertumbuhan kayu seperti pohon sungguhan.

Pohon di hutan memiliki akar yang kokoh dan menyebar luas, sehingga bisa menahan banyak air ketika hujan turun terus menerus. Kemudian, air bisa banyak dikeluarkan dalam bentuk uap. Tutupan pohon juga akan menahan curah hujan, sehingga erosi dan longsor bisa terhindari. Pohon hutan juga menjadi rumah ribuan spesies, memperbaiki kualitas tanah, dan bisa hidup ratusan tahun.

Fungsi Sawit Berbeda dengan Hutan Alami

Sedangkan kelapa sawit, yang secara ilmiah termasuk famili Arecaceae, bersifat monokotil, bukan pohon berkayu (dicot tree), tidak memiliki kambium, batangnya tidak menebal seperti pohon, tetapi memanjang.

Meski bisa menyerap karbon, sawit tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi ekologis pohon hutan hujan tropis yang menyimpan karbon jauh lebih banyak, menjaga keanekaragaman hayati, dan menopang siklus air secara kompleks.

Pohon sawit juga boros air, membuat tanah miskin nutrisi, tidak cocok untuk keanekaragaman hayati, dan siklus hidupnya hanya 25-30 tahun. Tanah bekas pohon sawit juga sering menjadi tandus setelah siklusnya berakhir. 

Makanya, ketika Presiden Prabowo tampak mengecilkan deforestasi lewat pernyataannya tahun lalu, banyak pegiat lingkungan yang mengkritik. Mantan Menteri Pertahanan ini dinilai memiliki pemahaman yang salah soal deforestasi.

Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat, Jumat (28/11/2025). (ANTARA/Iggoy el Fitra/foc)

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, M Iqbal Damanik waktu itu sudah melontarkan kritik keras terhadap Prabowo yang menganggap bahwa deforestasi tidak berbahaya.

Selain itu, Iqbal juga mengatakan pernyataan Prabowo soal pohon kelapa sawit yang memiliki daun dapat menyerap karbon dioksida adalah logika yang keliru. Iqbal menegaskan, kemampuan menyerap emisi antara hutan alam dengan kebun kelapa sawit sangat berbeda. Ketika hutan dibabat habis, bukan hanya kemampuan penyerapan emisi yang hilang, tapi juga ekosistem secara keseluruhan akan bermasalah.

“Jadi, ketika ada hutan yang terbuka, di situ tidak hanya pohonnya yang hilang, tetapi ada keanekaragaman hayati yang hilang di situ. Jadi dia dijadikan fungsi ekosistem. Logika yang menjadikan lahan atau hutan sebagai business as usual, tidak melihat bahwa hutan sebagai sebuah ekosistem yang menyeluruh. Bahwa, ada yang hidup di situ, ada keanekaragaman hayati di situ, ada masyarakat sekitar hutan yang bergantung sama hutan, ada juga orang yang tinggal di hutan, itu yang kadang tidak terlihat,” tandasnya.