Presiden Prabowo Subianto Siap Tanggung Jawab Utang Whoosh, Dari Mana Duitnya?

JAKARTA - Masyarakat diminta tak perlu khawatir soal utang Whoosh, karena Presiden Prabowo Subianto siap bertanggung jawab. Namun hingga sekarang, belum diketahui dari mana uang yang bakal digunakan untuk menutup utang tersebut. 

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang Whoosh? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti itu utang Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan,” kata Presiden Prabowo Subianto.

Pernyatan tersebut diungkapkan Prabowo saat peresmian wajah baru Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Prabowo juga sesumbar akan membayar Rp1,2 triliun per tahun kepada China untuk menutupi utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pernyataan mantan Menteri Pertahanan Indonesia ini untuk menjawab polemik tentang utang proyek Whoosh yang sempat ramai di berbagai media dan menjadi perbincangan publik.

Siap Tanggung Jawab Utang Whoosh

Dalam beberapa pekan ke belakang persoalan utang Whoosh memang menjadi perbincangan publik. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diketahui memiliki utang hingga mencapai Rp116 triliun.

Salah satu penyebab membengkaknya proyek Whoosh karena jumlah penumpang yang diharapkan jauh di bawah ekspektasi. Di sisi lain, biaya operasional yang tinggi harus terus berjalan.

Di tengah karut marut utang Whoosh ini, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyodorkan tawaran kepada pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek KCJB. Ia meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia selaku pemimpin konsorsium kereta cepat, dan sebagai gantinya pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut.

Namun gagasan Danantara mendapat penolakan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut dia, Danantara yang memperoleh dividen dari BUMN mestinya bisa menangani masalah utang tersebut tanpa melibatkan APBN.

Di tengah polemik soal utang Whoosh, Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menuturkan bahkan keberhasilan transportasi massal tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial atau social return on investment.

Lalu di tengah pro kontra klaim Jokowi, Prabowo kembali melontarkan pernyataan yang seolah ingin mengakhiri ribut-ribut utang Whoosh. Ia menegaskan hasil perhitungan terhadap pembiayaan utang proyek KCJB tidak menemui masalah. Ia juga menilai utang yang ditimbulkan masih wajar dan Indonesia sanggup membayarnya.

Meski tidak menyebut sumber pendanaan yang akan digunakan, Prabowo berjanji akan membayar Rp1,2 triliun per tahun kepada China. Whoosh, kata dia, memiliki segudang manfaat, di antaranya mengurangi macet, polusi, dan mempercepat perjalanan.

Karena itu, presiden meminta KAI atau publik tidak mengkhawatirkan utang yang ditimbulkan akibat proyek tersebut. Prabowo juga meminta pihak-pihak tidak memolitisasi polemik utang Whoosh karena menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat.

Prabowo mengatakan, proyek Whoosh jangan dilihat semata dari sisi untung dan rugi. Sebab, seluruh transportasi publik di dunia, termasuk di Indonesia, dibangun dengan prinsip kewajiban pelayanan publik atau public service obligation. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjamin akses transportasi bagi rakyat.

Ambisi Simbolik

Muhammad Akbar, pemerhati transportasi menuturkan, keberadaan Whoosh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia. Lintasan sepanjang 142 kilometer itu memangkas waktu tempuh menjadi 45 menit, dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

Namun, di balik prestise tersebut, ada satu pertanyaan mendasar, mampukah kecepatan tinggi tersebut berujung pada sesuatu yang lebih penting dan berkelanjutan?

“Tak sekadar soal ketangguhan teknologi, melainkan juga manfaat ekonomi dan jangkauan sosialnya bagi masyarakat. Sebab, infrastruktur kelas dunia hanya bermakna bila benar-benar terhubung dengan kebutuhan riil warganya,” kata Akbar dalam keterangan yang diterima VOI.

Jika ditelusuri lebih jauh, kata Akbar, sejak awal kehadiran Whoosh lebih mencerminkan ambisi simbolik ketimbang kebutuhan mobilitas yang mendesak. Ia muncul bukan karena adanya krisis transportasi Jakarta-Bandung, melainkan dari dorongan untuk membuktikan bahwa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa maju pemilik kereta cepat.

“Pencapaian teknologinya memang patut diapresiasi. Namun tanpa pemahaman utuh tentang kebiasaan bepergian masyarakat, kecepatan fantastis itu justru berpotensi sia-sia,” ujarnya.

Akibatnya, pertumbuhan penumpangnya pun berjalan lambat. Ini menjadi sebuah ironi yang justru bertolak belakang dengan semangat akselerasi yang diusung. Ke manakah calon penumpang yang tidak tertarik dengan Whoosh ini?

Whoosh, menurut Akbar, hadir dengan segmentasi yang jelas, yaitu bukan untuk semua kalangan. Tarif premium dan lokasi stasiun yang jauh dari pusat kota, ditambah integrasi antarmoda yang masih terbatas, membuatnya lebih cocok untuk segmen tertentu. Tak heran bila para pelaju harian tetap setia pada travel atau shuttle, serta bus antarkota.

"Alasannya sederhana: selain lebih terjangkau, pilihan moda tersebut menawarkan fleksibilitas jadwal dan layanan door-to-door yang memberikan kepraktisan yang sulit tergantikan," ucap Akbar. 

Whoosh untuk Menengah ke Atas

Kembali ke soal utang Whoosh yang angkanya triliunan. Pernyataan Prabowo bahwa ia akan bertanggung jawab menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari mana uangnya?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut utang Whoosh menjadi masalah kompleks, karena Danatara sebagai badan pengelola investasi BUMN seharusnya bisa mengatasi masalah sendiri, termasuk utang Whoosh. Ini persis seperti apa yang dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika menolak tawaran Donny Oskaria.

Bhima merujuk pada revisi Undang-Undang BUMN 2025 bahwa, sudah jelas ada pemisahan aset negara dan aset BUMN.

“Seolah Danantara mau enaknya saja, betul kata Menkeu Purbaya. Dividen BUMN maunya ke Danantara, tapi giliran ada masalah giliran ada masalah APBN diikutsertakan. Dalam hal ini saya setuju dengan Purbaya, untuk Tidak melibatkan APBN baik secara penyertaan modal atau sebagai jaminan atau agunan,” tegas Bhima ketika dihubungi VOI.

Bhima melanjutkan, memang ada logika yang salah sejak awal, dan jika dipaksakan menggunakan APBN, justru akan mendorong terjadinya pelebaran defisit atau penambahan utang yang dibebankan kepada APBN.

Dampaknya adalah, mereka yang gak gunakan kereta cepat, harus membayar dengan pajak.

“Ini enggak adil. Jadi tax payer harus menanggung utang kereta cepat padahal mereka enggak menikmati, atau kalau mau menikmati harus bayar kereta cepatnya, sedangkan kereta cepat adalah transportasi untuk kalangan menengah ke atas, ada kebingungan di sini,” ucapnya.

Sementara itu penyertaan modal negara ke kereta api, ditegaskan Bhima, seharusnya mendukung kereta reguler, alih-alih Whoosh.

“Sekarang aja masih kurang, dana pembangunan terutama di luar Jawa untuk kereta. Ngapain negara subsidi kereta api untuk kelompok menengah ke atas?” kata Bhima menandaskan.